KPK Beri Wejangan Cegah Korupsi ke Gubernur Baru
Feri Agus | CNN Indonesia
Kamis, 06 Sep 2018 01:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan wejangan pencegahan korupsi kepada gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pagi tadi.
Para kepala daerah itu diajak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk diskusi mengenai masalah korupsi di wilayah yang bakal dipimpin.
"Intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).
Para kepala daerah yang ikut bersama Tjahjo di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul.
Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan.
Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi-Lukman Abunawas.
Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.
Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi tak terlihat hadir.
Tjahjo mengatakan pihaknya diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata, Deputi Penindakan KPK Irjen Firli, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan jajarannya.
Menurut Tjahjo, pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu juga mencermati area-area rawan korupsi di pemerintahan daerah, seperti perencanaan anggaran hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa.
"Aplikasi-aplikasi yang ada di KPK siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan maupun diundang oleh teman-teman gubernur," ujarnya.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan KPK cukup baik atas persoalan yang disampaikan masing-masing kepala daerah yang telah resmi menjabat. Tjahjo meyakini para kepala daerah ini mempunyai semangat yang sama melawan korupsi.
"Saya yakin mereka mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya. Saya kira sama-sama dengan melihat berbagai kendala yang ada, termasuk DPRD dan sebagainya, tadi sudah banyak," tuturnya.
Berbagi Pengalaman
Ganjar mengatakan pertemuan kepala daerah yang baru dilantik dengan pimpinan KPK untuk mendiskusikan masalah pencegahan korupsi. Menurut Ganjar, sejumlah kepala daerah yang hadir turut membagikan pengalamannya dalam menangani korupsi.
"Ya kami dialog bagaimana mencegah korupsizbagaimana pengalaman provinsi-provinsi, terus bagaimana kami perbaiki ke depan terjadi hal-hal seperti ini," kata Ganjar.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil menyatakan bahwa aplikasi pencegahan korupsi yang sudah dibangun di Kota Bandung bakal diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, kata Emil, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mau belajar membangun aplikasi tersebut
"Intinya KPK, kami menjaga integritas mumpung baru mau mulai dan KPK siap istilahnya dimintai asistensi kapan saja," kata Emil. (wis)
Para kepala daerah itu diajak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk diskusi mengenai masalah korupsi di wilayah yang bakal dipimpin.
"Intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji-Ria Norsan.
Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.
Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi tak terlihat hadir.
Tjahjo mengatakan pihaknya diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata, Deputi Penindakan KPK Irjen Firli, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan jajarannya.
"Aplikasi-aplikasi yang ada di KPK siap untuk memberikan materi dan fungsi pengawasan maupun diundang oleh teman-teman gubernur," ujarnya.
Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan KPK cukup baik atas persoalan yang disampaikan masing-masing kepala daerah yang telah resmi menjabat. Tjahjo meyakini para kepala daerah ini mempunyai semangat yang sama melawan korupsi.
"Saya yakin mereka mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya. Saya kira sama-sama dengan melihat berbagai kendala yang ada, termasuk DPRD dan sebagainya, tadi sudah banyak," tuturnya.
Ganjar mengatakan pertemuan kepala daerah yang baru dilantik dengan pimpinan KPK untuk mendiskusikan masalah pencegahan korupsi. Menurut Ganjar, sejumlah kepala daerah yang hadir turut membagikan pengalamannya dalam menangani korupsi.
"Ya kami dialog bagaimana mencegah korupsizbagaimana pengalaman provinsi-provinsi, terus bagaimana kami perbaiki ke depan terjadi hal-hal seperti ini," kata Ganjar.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil menyatakan bahwa aplikasi pencegahan korupsi yang sudah dibangun di Kota Bandung bakal diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, kata Emil, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mau belajar membangun aplikasi tersebut
"Intinya KPK, kami menjaga integritas mumpung baru mau mulai dan KPK siap istilahnya dimintai asistensi kapan saja," kata Emil. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK