Soal Caleg Eks Koruptor, Taufik Gerindra Polisikan KPU DKI
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Senin, 10 Sep 2018 15:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik melaporkan tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ke polisi. Komisioner KPU Jakarta dilaporkan karena dianggap tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu terkait keputusan calon legislatif terhadap dirinya.
Tujuh Komisioner KPUD DKI yang dilaporkan adalah Betty Epsilon Idroos, Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Deti Kurniati, dan Marlina.
Laporan yang dilakukan diwakili oleh kuasa hukumnya Mohammad Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Senin (10/9).
"Melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tujuh komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang dianggap sudah merampas hak konstitusional klien kami, dalam hal ini M Taufik," ujarnya di Mapolda Metro Jaya.
Taufiqurrahman mengatakan laporan tersebut bertujuan supaya KPUD DKI tidak menjadi institusi yang arogan. Kearogansian KPU dan KPUD DKI, dikatakan Taufiqurrahman, karena tidak menjalankan keputusan Bawaslu.
Padahal, menurut Taufiqurrahman, keputusan Bawaslu sudah seharusnya dijalankan oleh KPUD karena diatur dalam Undang-Undang. Dalam putusan tersebut seharusnya KPU sudah menjalankan putusan dalam waktu tiga hari.
Namun hingga 5 September, Taufiqurrahman mengatakan KPUD justru mengeluarkan surat yang meminta untuk menunda menjalankan putusan Bawaslu tersebut.
"Dalam hal ini KPU sudah jelas arogan. Dalam hal putusan Bawaslu pun tidak diindahkan, oleh karena itu kami menganggap bukan hanya pelanggaran etik yang telah dilakukan KPUD Provinsi tapi juga sudah melanggar kaidah hukum pidana," tuturnya.
Taufiqurrahman pun menuding jika KPU dan KPUD DKI memiliki kepentingan yang berkaitan dengan Pilpres 2019. Maka itu, pihaknya berharap supaya Taufik dapat diperbolehkan untuk kembali sebagai calon legislatif di daftar calon tetap.
"Kami harapkan, pertama tentunya klien kami dibolehkan atau dimasukkan kembali sebagai calon legislatif di DCT (daftar calon tetap) nanti, karena daftar calon tetap (DCT) ini kan penentuannya tanggal 20 September," tuturnya.
Taufiqurrahman pun menyebut salah satu barang bukti yang dibawa pun adalah putusan Bawaslu yang menyatakan Taufiqurrahman memenuhi syarat menjadi bacaleg.
Laporan tersebut juga terdaftar dengan nomor : LP/4800/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 September 2018. Dalam laporan itu tujuh Komisioner KPUD DKI dijerat dengan Pasal 216 ayat 1 KUHP. (sur)
Tujuh Komisioner KPUD DKI yang dilaporkan adalah Betty Epsilon Idroos, Partono, Sunardi, Nurdin, Muhaimin, Deti Kurniati, dan Marlina.
Laporan yang dilakukan diwakili oleh kuasa hukumnya Mohammad Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Senin (10/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufiqurrahman mengatakan laporan tersebut bertujuan supaya KPUD DKI tidak menjadi institusi yang arogan. Kearogansian KPU dan KPUD DKI, dikatakan Taufiqurrahman, karena tidak menjalankan keputusan Bawaslu.
Padahal, menurut Taufiqurrahman, keputusan Bawaslu sudah seharusnya dijalankan oleh KPUD karena diatur dalam Undang-Undang. Dalam putusan tersebut seharusnya KPU sudah menjalankan putusan dalam waktu tiga hari.
"Dalam hal ini KPU sudah jelas arogan. Dalam hal putusan Bawaslu pun tidak diindahkan, oleh karena itu kami menganggap bukan hanya pelanggaran etik yang telah dilakukan KPUD Provinsi tapi juga sudah melanggar kaidah hukum pidana," tuturnya.
Taufiqurrahman pun menuding jika KPU dan KPUD DKI memiliki kepentingan yang berkaitan dengan Pilpres 2019. Maka itu, pihaknya berharap supaya Taufik dapat diperbolehkan untuk kembali sebagai calon legislatif di daftar calon tetap.
"Kami harapkan, pertama tentunya klien kami dibolehkan atau dimasukkan kembali sebagai calon legislatif di DCT (daftar calon tetap) nanti, karena daftar calon tetap (DCT) ini kan penentuannya tanggal 20 September," tuturnya.
Taufiqurrahman pun menyebut salah satu barang bukti yang dibawa pun adalah putusan Bawaslu yang menyatakan Taufiqurrahman memenuhi syarat menjadi bacaleg.
Laporan tersebut juga terdaftar dengan nomor : LP/4800/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 10 September 2018. Dalam laporan itu tujuh Komisioner KPUD DKI dijerat dengan Pasal 216 ayat 1 KUHP. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK