Ketua MPR: Indonesia Alami Kemunduran Jika Persoalkan SARA
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Rabu, 12 Sep 2018 05:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia akan mengalami kemunduran bila masih mempersoalkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu.
"Sekarang kalau kita ribut-ribut lagi soal agama, kita kembali mundur," ucapnya, di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (11/9).
Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam penutupan kongres Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia (PAKIN).
Dikatakan Zulkifli, Indonesia sendiri terbentuk dari kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang berbeda, seperti suku, agama, hingga bahasa.
"Harmoni indah kebersamaan itulah yang digariskan, yang sudah diletakkan pondasi yang kokoh oleh para pendiri negeri ini dalam Pancasila dan UUD," tuturnya.
Zulkifli pun kemudian mengimbau agar semua pihak tidak menghalalkan segala cara di tahun politik ini demi memghadapi penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Janganlah kita menghalalkan segala cara karena mendukung si A, si B," lanjut dia, yang juga merupakan Ketua Umum PAN ini.
Tak hanya itu, ia juga berharap agar masyarakat tak terpecah belah karena perbedaan dukungan pasangan calon Presiden dan wakilnya.
"Kita pilih yang sehat, rasional, sederhana dan dalam demokrasi itu sudah biasa, lima tahun ada pilihan," tutup dia.
(arh/wis)
"Sekarang kalau kita ribut-ribut lagi soal agama, kita kembali mundur," ucapnya, di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (11/9).
Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam penutupan kongres Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia (PAKIN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harmoni indah kebersamaan itulah yang digariskan, yang sudah diletakkan pondasi yang kokoh oleh para pendiri negeri ini dalam Pancasila dan UUD," tuturnya.
"Janganlah kita menghalalkan segala cara karena mendukung si A, si B," lanjut dia, yang juga merupakan Ketua Umum PAN ini.
"Kita pilih yang sehat, rasional, sederhana dan dalam demokrasi itu sudah biasa, lima tahun ada pilihan," tutup dia.
(arh/wis)