Fahri Sebut Pejabat KPK Haus Kuasa, Contohnya Johan Budi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali melontarkan kritik terhadap mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo yang saat ini menjadi calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

Fahri mengkritik pernyataan Johan yang mengklaim PDI Perjuangan tidak mentolerir perilaku korupsi yang dilakukan kadernya, dan menganggapnya cuma haus kekuasaan.

"Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan...Itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yg semakin kental ...KPK adalah Power holder yg tak terkendali...Gak ada etika...JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian...," tulis Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah, seperti dikutip pada Rabu (12/9).
[Gambas:Twitter]
Cuitan Fahri disampaikan menanggapi unggahan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Said juga menyentil pernyataan Johan yang mengklaim sikap PDI Perjuangan soal korupsi.

"Pernyataan mantan Jubir @KPK_RI pak @JohanBudiSP yg memuji partai tempatnya caleg sekarang bhw partainya paling tegas ttg korupsi membuat saya berpikir thdp kritikan pak @Fahrihamzah thdp KPK selama ini. Semoga saya salah," cuit Said melalui akun Twitter @saididu.
[Gambas:Twitter]
Fahri memang berulang kali mengkritik KPK yang dianggap seperti lembaga absolut yang tidak bisa diawasi. Kekecewaan juga disampaikan ketika Johan memutuskan menjadi caleg PDI Perjuangan.

"Sampai sekarang lihat saja semua mantan KPK menjabat cari posisi. Saya saja orang politik tahu diri, saya enggak nyalon. Saya kembali ke masyarakat. Kenapa sih? Kembali saja ke masyarakat. Ini incar jabatan selesai dari KPK. Kan memalukan karena motif politiknya dari awal memang diperkuat, itu insting saya dari awal," ujar Fahri di Mapolda Metro Jaya, pada 17 Juli lalu.

Fahri menilai KPK saat ini terlalu politis. Menurut dia sikap itu tidak etis.

"Ya memang alumni KPK politisi semua, serius saya. Itu semua politis, KPK itu telah menjelma menjadi lembaga politik," ujar Fahri.

Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi SP maju caleg PDIP. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Lihat juga: Fahri Hamzah Duga KPK Ancam KPU soal Caleg Eks Koruptor

Sebelum menjadi juru bicara Istana, Johan Budi pernah menjadi Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK saat dua pimpinan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terjerat kasus.

Meskipun mencalonkan diri sebagai wakil rakyat merupakan hak setiap orang, Fahri merasa seorang mantan penjabat KPK tidak etis untuk melakukannya. Salah satu alasannya adalah karena kemungkinan besar mereka mengetahui rahasia-rahasia pejabat publik lainnya.

"Boleh (nyaleg) tapi kan ada bekas penegak hukum. Punya dan tahu kasus banyak orang. Secara etik enggak boleh berkelana di dunia politik ini karena Anda pegang rahasia orang. Anda diam, berkarir secara normal. Kan banyak rezeki di mana-mana, jadi lawyer, pedagang atau marbot," katanya.

Fahri juga pernah menyatakan kalau KPK kerap berpolitik ketimbang menegakkan hukum.

Lihat juga: Johan Budi Maju Caleg PDIP, Fahri Hamzah Anggap Memalukan

"Dari dululah KPK berpolitik. Dari awal berpolitik. KPK itu partai politik. Percaya saya. Sebentar lagi mereka mau ikut Pilpres. Percaya saja deh," kata dia, di Jakarta, pada 17 April lalu.

Fahri mencontohkan keterlibatan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2014.

"[KPK periode] yang lalu pernah ikut pilpres. Dia punya calon sendiri, dulu Abraham Samad. Saya tahu agendanya, siapa yang menyuruh juga tahu. Jadi, KPK ini parpol, dia tidak clear sebagai penegak hukum," katanya.

Selain itu, Fahri menuduh KPK berpolitik dalam penanganan perkara kepada para pihak yang sedang tersandung maupun yang sedang dibidik.

Indikasinya, kata dia, KPK hanya memilih dan membidik kasus korupsi orang-orang tertentu dan tak menangkap orang yang secara gamblang telah merugikan keuangan negara.

Lihat juga: Fahri Hamzah Sebut KPK Serupa Partai Politik

"[KPK] di pilkada berpolitik, di parpol berpolitik, orang tertentu diuber sampai lubang tikus, orang tertentu dibiarin aja, ada yang gentayangan udah bertahun-tahun dengan kerugian negara dibiarin aja," kata dia. (gil)