PDIP Nilai Seruan Rizieq Tak Dapat Tempat di Hati Rakyat
Tim | CNN Indonesia
Senin, 17 Sep 2018 14:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat seruan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal penggunaan politik identitas tidak akan efektif pada pemilihan presiden 2019 mendatang.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 menjadi bukti politik identitas tidak efektif. Ia menyebut politik identitas tidak mendapat tempat dan justru memecah masyarakat.
"Rakyat tetap melihat akhirnya bahwa hal-hal yang negatif itu tidak mendapat tempat di hati rakyat," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/9).
Hasto mengatakan politik identitas bukan hal baru bagi Jokowi. Ia menyebut Jokowi pernah mengalami hal tersebut pada Pilpres 2014.
Ketika itu, ia menyebut politik identitas terjadi dengan dahsyat melalui berbagai cara, salah satunya menggunakan media pemberitaan Obor Rakyat.
Pada Pilpres 2014, Obor Rakyat menyatakan Jokowi merupakan keturunan etnis Tionghoa dan kaki tangan asing.
Sebelumnya, Rizieq menggelorakan politik identitas dalam Ijtimak Ulama II yang digelar di Jakarta, Minggu (16/9). Menurutnya, kemerdekaan Indonesia hingga kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI tahun 2017 tidak terlepas dari politik Identitas.
Bahkan ia menyebut Soekarno menggunakan politik identitas saat merancang Pancasila. Rizieq mengklaim politik identitas yang diusung ulama tetap bermartabat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hasto menegaskan TKN Joko Widodo-Maruf Amin tidak akan memainkan isu politik identitas dalam Pilpres tahun 2019.
Kata Hasto, TKN tidak tergoda untuk menggunakan kampanye negatif dalam memenangkan Jokowi-Maruf.
"Kami tetap tidak akan tegoda untuk melakukan hal yang negatif. Kami percaya membangun Indonesia raya dengan gagasan yang positif," ujar Hasto.
Sementara Partai Gerindra mendukung ajakan Rizieq Shihab mengenai politik identitas yang digelorakan dalam acara Ijtimak Ulama II di Jakarta.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap politik identitas sesuatu yang melekat pada masyarakat Indonesia. Riza menilai setiap pihak tidak bisa melepaskan diri dari identitas yang menempel sejak lahir itu.
"Masyarakat itu kan identitasnya berbeda, ada orang Jawa, orang Aceh, orang Papua, sukunya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda. Tentu semuanya punya hak dan kesempatan yang sama," ujar Riza di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (16/9).
Riza tak sepakat dengan anggapan anggapan politik identitas yang bersifat memecah belah masyarakat. Ia meminta politik identitas tidak dimaknai sebagai hal negatif.
"Di Amerika kan enggak mungkin orang Islam yang jadi presiden, di China kan enggak mungkin orang Islam jadi presiden," katanya.
(jps/ugo)
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 menjadi bukti politik identitas tidak efektif. Ia menyebut politik identitas tidak mendapat tempat dan justru memecah masyarakat.
"Rakyat tetap melihat akhirnya bahwa hal-hal yang negatif itu tidak mendapat tempat di hati rakyat," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika itu, ia menyebut politik identitas terjadi dengan dahsyat melalui berbagai cara, salah satunya menggunakan media pemberitaan Obor Rakyat.
Bahkan ia menyebut Soekarno menggunakan politik identitas saat merancang Pancasila. Rizieq mengklaim politik identitas yang diusung ulama tetap bermartabat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Hasto menegaskan TKN Joko Widodo-Maruf Amin tidak akan memainkan isu politik identitas dalam Pilpres tahun 2019.
Kata Hasto, TKN tidak tergoda untuk menggunakan kampanye negatif dalam memenangkan Jokowi-Maruf.
"Kami tetap tidak akan tegoda untuk melakukan hal yang negatif. Kami percaya membangun Indonesia raya dengan gagasan yang positif," ujar Hasto.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap politik identitas sesuatu yang melekat pada masyarakat Indonesia. Riza menilai setiap pihak tidak bisa melepaskan diri dari identitas yang menempel sejak lahir itu.
"Masyarakat itu kan identitasnya berbeda, ada orang Jawa, orang Aceh, orang Papua, sukunya berbeda, agamanya berbeda, bahasanya berbeda. Tentu semuanya punya hak dan kesempatan yang sama," ujar Riza di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Minggu (16/9).
Riza tak sepakat dengan anggapan anggapan politik identitas yang bersifat memecah belah masyarakat. Ia meminta politik identitas tidak dimaknai sebagai hal negatif.
"Di Amerika kan enggak mungkin orang Islam yang jadi presiden, di China kan enggak mungkin orang Islam jadi presiden," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK