PKB Usul Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS

Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia | Senin, 17/09/2018 20:32 WIB
PKB Usul Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ide memberi tanda warna terhadap calon anggota legislatif mantan napi korupsi menjelang pemilihan umum 2019 dianggap tidak tepat dan rentan menyalahi aturan. Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan lebih baik para kandidat bermasalah itu diumumkan di tempat pemilihan suara ketimbang mengubah desain kertas suara.

"Kalau menandai surat suara, tidak ada (landasan hukumnya). Itu berbahaya. Kami tidak setuju, karena dalam kertas suara tidak boleh ada perbedaan antara caleg yang satu dengan yang lain. Itu diskriminatif," kata Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Lukman mengaku khawatir terjadi salah paham jika surat suara diberi tanda tertentu. Misalnya, warga yang akan mencoblos justru menganggap nama yang diwarnai itu merupakan nama-nama caleg yang harus dipilih.


Menurut dia supaya warga paham siapa saja caleg mantan napi korupsi, Lukman mengusulkan supaya lebih baik memasang papan pengumuman di depan Tempat Pemungutas Suara (TPS).
Menurut Lukman, cara ini boleh dilakukan karena mantan napi yang ingin jadi caleg memang harus menyatakan diri kepada masyarakat kalau dia pernah terlibat korupsi.

Lukman kemudian menyinggung soal putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang di dalamnya membolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg secara bersyarat, yakni secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Kami usulkan kalau mau progresif, umumkan langsung di pintu TPS, ini caleg yang mantan napi. Itu dibolehkan, ada landasan hukumnya, putusan MK," kata Lukman.

Usulan terkait memberi tanda kertas suara pada nama-nama caleg mantan napi korupsi muncul setelah MA memutuskan bahwa mereka bisa mendaftar menjadi caleg. Cara ini sebagai antisipasi agar masyarakat bisa memilih caleg-caleg yang tidak pernah terlibat kasus korupsi.

Meski demikian, KPU belum memutuskan mengenai langkah yang akan diambil. KPU menyatakan akan mengkaji dahulu bunyi putusan MA, setelah itu mengambil langkah menanggapi hal ini.

Di sisi lain perlu diatur ke dalam Peraturan KPU (PKPU) terlebih dahulu, jika opsi memberi tanda surat suara pada nama-nama caleg mantan napi korupsi digunakan.
"Kalau memang ada ide itu, harus dimasukkan dalam PKPU tentang pemungutan suara. Pas pemungutan suara nanti ditempel ini, ditempel itu, tapi kan kami belum memformulasikan hal itu," kata Ketua KPU Arief Budiman setelah memimpin rapat pleno di kantor KPU, kemarin. (FHR)