AHY Sebut SBY Walkout adalah Hak Demokratis

Jakarta, CNN Indonesia -- Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan aksi walkout yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara deklarasi Kampanye Damai Pilpres 2019 adalah hak demokratis SBY.

Menurut AHY, SBY saat itu sedang melakukan haknya untuk menyampaikan protes terkait banyaknya peraturan yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait atribut kampanye dan partai yang mestinya bersih di acara tersebut.

"Pak SBY menggunakan haknya untuk meninggalkan acara lebih dulu. Saya pikir semua orang berhak untuk menyampaikan kritik atau protes," kata AHY ditemui di Hotel Sultan usai mengikuti acara peringatan hari kemerdekaan ke-88 Arab Saudi di Jakarta, Senin malam (24/9).

Lihat juga: SBY Walkout, NasDem Sebut Jokowi Tak Pernah Baper Dikritisi

SBY kata AHY telah melihat langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari itu. Bahkan AHY juga menantang awak media untuk membuka dokumen terkait aturan yang diberikan KPU, namun malah dilanggar dan dibiarkan oleh lembaga tersebut.

"Teman-teman wartawan juga bisa membuka dokumennya apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan (di acara itu). Termasuk dilarang untuk menggunakan atribut-atribut partai termasuk mengkampanyekan secara spesifik karena itu adalah kampanye damai. Dan atribut itu dibagikan, disiapkan oleh KPU, yang kecil-kecil itu," kata dia.

"Jadi kalau kemarin kemudian ternyata seolah-olah sudah dimulai kampanye sesungguhnya itu yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh KPU," katanya.

Lihat juga: Aksi 'Walkout' SBY, PKB Tak Mau Tanggapi Berlebihan

Lebih lanjut putra pertama Presiden ke-6 Indonesia itu pun menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Maka kata AHY harusnya pihak KPU pun segera menunjukan sikap dan bertanggungjawab terkait pelanggaran itu.

"Kita ini pecinta demokrasi, kami pejuang demokrasi. Pejuang kebenaran, keadilan. Kalau memang sudah diatur, ada yang dilanggar tentunya kita berharap ada juga sikap yang ditunjukan oleh organisasi ataupun lembaga yang bertanggung jawab untuk itu," kata dia (tst/age)