LSI: Demokrat Jangan Terlalu Melodramatik dalam Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi meminta Partai Demokrat tak terlalu mendramatisir kejadian yang akan terjadi dalam kontestasi politik Pilpres 2019. Hal ini terkait Insiden yang terjadi saat deklarasi Pemilu 2019 damai di Monas pada Minggu, 23 September 2018.

"Partai Demokrat diharapkan juga jangan terlalu melodramatik. Karena namanya pertandingan kan pasti ada sorak sorai tetapi di atas segalanya itu jangan sampai mengurangi kualitas kontestasi yang subtantif. Menurut saya jangan terlalu didramatisir," jawab Burhanuddin saat ditanyai awak media di Hotel Sari Pan Pasifik pada Senin (24/9).

Namun, sebenarnya dia merasa wajar apabila ada partai yang mencari panggung dengan cara demikian. Menurutnya setiap warga negara sudah bisa membedakan mana saja isu yang substansial.

"Ini kan politik instan masing-masing mencoba mencari panggung dengan apapun itu. Di sisi lain masyarakat juga bisa menilai isu mana yang lebih substansial mana yang tak substansial meski mungkin ada satu kelompok yang mengekspresikan dukungan nya membuat satu kelompok merasa seperti partai Demokrat," lanjutnya.

Lihat juga: Golkar Bantah Ada Kader yang Dukung Prabowo-Sandi

Burhanuddin juga memberikan catatan bagi relawan Jokowi, Projo, untuk memilih cara yang baik dalam berekspresi.

"Buat Projo itu juga jadi catatan meskipun menurut mereka itu termasuk dalam konteks demokratisasi konteks kompetisi tetapi sebaiknya pakai cara cara yang lebih beradab lah dalam menyampaikan," tutupnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan lapangan Monas sebelum acara Deklarasi Kampanye Damai selesai digelar. SBY, Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono meninggalkan acara, lima menit setelah pembukaan.

Lihat juga: Prabowo Sebut Siapkan Hingga Matang Kampanye Pilpres 2019

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan karena Presiden RI ke-6 itu merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat lembaga itu sendiri. Hal itu terkait larangan atribut partai seperti bendera partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar. SBY merasa perlu melakukan protes salah satunya dengan walkout dari acara. (kst/age)