Bamsoet soal Rizieq: Kalau Ingin Dilindungi Kembali Kesini
Tim | CNN Indonesia
Kamis, 27 Sep 2018 20:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Bambang Soesatyo meragukan informasi yang menyebut ada diskriminasi berupa pencegahan dan pencekalan terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Menurutnya, berdasarkan konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga, dia ragu jika pemerintah Indonesia tidak melindungi Rizieq.
"Kalau ada informasi seperti itu, justru saya ragu. Karena yang memberikan informasi adalah pihak Arab Saudi sendiri yang sepihak menyatakan melarang. Jadi bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang," ujar Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/9).
Diapun mempertanyakan kesahihan informasi pencekalan itu.
"Jadi kaitannya dengan Indonesia apa? Kalau ingin dilindungi, ya saran saya kembali kesini ya kita lindungi, negara wajib melindungi," lanjutnya.
Saat dikonfirmasi jika pemerintah Arab Saudi melindungi Rizieq dan GNPF Ulama menuding ada peran pemerintah Indonesia dalam pencekalan, menurutnya, bakal berpotensi jadi masalah hukum.
"Ini jadi masalah hukum kalau itu tidak benar karena ini menyangkut hubungan kedua negara. Perlu dipastikan yang statement daripada Duta Besar Arab Saudi dan harus dipertanggungjawabkan karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu," kata dia.
Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin menilai pemerintah tak perlu ikut campur dalam polemik yang menimpa Rizieq Shihab di Arab Saudi.
Mereka justru melihat ada yang mengupayakan perkara itu untuk kepentingan politik.
"Memang saya lihat ada yang sengaja dikaitkan agar punya dampak terhadap pilpres, nah ini terlalu jauh," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9).
Rizieq sebelumnya disebutkan kesulitan pulang ke Indonesia. Bahkan elite FPI menilai ruang gerak Rizieq di Mekkah kian dibatasi.
Karding menampik tudingan pemerintah berperan dalam polemik ini. Ia berpendapat Indonesia tidak punya hak mencampuri keputusan yang diambil negara lain.
"Jadi kalau seandainya dugaan pencekalan Habib Rizieq itu betul, itu urusan dalam negeri pemerintah Arab. saya kira tidak tepat kalau dicampuradukan atau dikaitkan dengan pemerintah Indonesia," tukas Karding.
Kata Karding, mencampuri urusan negara lain sangat tidak baik dalam etika internasional. Oleh karenanya, Sekjen PKB tersebut menegaskan tak ada urusan pemerintah Indonesis dengan apa yang terjadi di Arab Saudi.
Sebelumnya, Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Nasrullah Nasution mengadu ke DPR dan meminta agar Rizieq dilindungi. Permintaan itu berkenaan dengan ruang gerak Rizieq yang semakin dibatasi di Mekah dan dicekal saat akan berangkat ke Malaysia.
Nasrullah curiga ada pihak-pihak di Indonesia yang terlibat dalam pencegahan dan pencekalan Rizieq untuk tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Dia meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk meminta keterangan dari lembaga terkait di Indonesia.
Fadli Zon pun siap mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan pemerintah atas pencekalan yang dialami Rizieq.
(swo/bin)
Menurutnya, berdasarkan konstitusi setiap warga negara dilindungi oleh negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga, dia ragu jika pemerintah Indonesia tidak melindungi Rizieq.
"Kalau ada informasi seperti itu, justru saya ragu. Karena yang memberikan informasi adalah pihak Arab Saudi sendiri yang sepihak menyatakan melarang. Jadi bukan keputusan pemerintahan Indonesia yang melarang," ujar Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kaitannya dengan Indonesia apa? Kalau ingin dilindungi, ya saran saya kembali kesini ya kita lindungi, negara wajib melindungi," lanjutnya.
"Ini jadi masalah hukum kalau itu tidak benar karena ini menyangkut hubungan kedua negara. Perlu dipastikan yang statement daripada Duta Besar Arab Saudi dan harus dipertanggungjawabkan karena itu bukan pihak Indonesia yang melakukan itu," kata dia.
Mereka justru melihat ada yang mengupayakan perkara itu untuk kepentingan politik.
"Memang saya lihat ada yang sengaja dikaitkan agar punya dampak terhadap pilpres, nah ini terlalu jauh," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9).
Rizieq sebelumnya disebutkan kesulitan pulang ke Indonesia. Bahkan elite FPI menilai ruang gerak Rizieq di Mekkah kian dibatasi.
Karding menampik tudingan pemerintah berperan dalam polemik ini. Ia berpendapat Indonesia tidak punya hak mencampuri keputusan yang diambil negara lain.
"Jadi kalau seandainya dugaan pencekalan Habib Rizieq itu betul, itu urusan dalam negeri pemerintah Arab. saya kira tidak tepat kalau dicampuradukan atau dikaitkan dengan pemerintah Indonesia," tukas Karding.
Kata Karding, mencampuri urusan negara lain sangat tidak baik dalam etika internasional. Oleh karenanya, Sekjen PKB tersebut menegaskan tak ada urusan pemerintah Indonesis dengan apa yang terjadi di Arab Saudi.
Sebelumnya, Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Nasrullah Nasution mengadu ke DPR dan meminta agar Rizieq dilindungi. Permintaan itu berkenaan dengan ruang gerak Rizieq yang semakin dibatasi di Mekah dan dicekal saat akan berangkat ke Malaysia.
Nasrullah curiga ada pihak-pihak di Indonesia yang terlibat dalam pencegahan dan pencekalan Rizieq untuk tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Dia meminta Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk meminta keterangan dari lembaga terkait di Indonesia.
Fadli Zon pun siap mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan pemerintah atas pencekalan yang dialami Rizieq.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK