Jokowi Bakal Kampanye Saat Libur dan Cuti Khusus

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 28/09/2018 21:46 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate mengatakan Jokowi akan menggunakan hari libur dan cuti khusus untuk berkampanye. Johnny G. Plate. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate memastikan Jokowi bakal memanfaatkan hari libur dan cuti khusus presiden untuk berkampanye.

"Jadi kami sedang atur program kampanye yang efisien. Pak Jokowi akan lebih banyak gunakan waktu bekerja, sementara untuk kampanye hanya di hari libur dan cuti khusus kalau ada," ujar Johnny di posko pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (28/9)

Sementara untuk Ma'ruf, lanjut Johnny, akan lebih banyak melakukan roadshow kampanye dengan mengunjungi basis-basis konstituten di daerah.


"Dalam hal ini Kiai Ma'ruf datang ke basis konstituen keumatan untuk mengenalkan visi misinya," katanya.

Terkait keberadaan sejumlah menteri yang masuk dalam daftar TKN, Johnny menegaskan bahwa para menteri itu hanya akan bertugas ketika hari libur. Mereka akan menjadi juru kampanye bagi Jokowi-Ma'ruf.

"Menteri ini akan menjadi jurkam saat ada waktu kosong saja, mungkin diizinkan satu hari dalam seminggu. Tapi Pak Jokowi pasti meminta menteri utamakan pekerjaannya," ucap Johnny.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengingatkan bahwa pejabat pemerintah yang masuk dalam jajaran tim sukses peserta pemilu harus mengajukan cuti jika ingin ikut kampanye. Kecuali, kegiatan kampanye yang diikutinya dilakukan pada hari libur.

"Pejabat negara kalau mau kampanye pilpres harus cuti. Kalau hari libur tidak cuti," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan jika tidak mengajukan cuti maka akan ada sanksi yang akan diberikan, karena tindakan tersebut termasuk pelanggaran kampanye.

Namun untuk lebih jauh terkait penindakan atas pelanggaran kampanye, kata Wahyu, ini menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi, KPU hanya menyusun regulasi tapi pengawasan jadi ranah Bawaslu," kata dia.
Lebih jauh, kata Wahyu, KPU sudah mengingatkan beberapa waktu lalu mengenai hal ini kepada seluruh peserta pemilu. Ini mengantisipasi terjadinya pelanggaran ketika masuk masa kampanye. Oleh karena itu, sedianya seluruh pihak menaati aturan yang berlaku.

"Jadi, koordinasi kami sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, baik parpol, capres cawapres, dan calon anggota DPD. Ini secara formal. Kalau secara informal, kami berkomunikasi dengan semua caleg terkait hal itu baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota," ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang diunggah KPU, sejumlah nama menteri dan kepala lembaga di Kabinet Kerja terdaftar sebagai bagian dari pelaksana kampanye tingkat nasional Jokowi-Ma'ruf.

Menteri yang terdaftar dalam dokumen tersebut, yakni Menkopolhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjanjo Kumolo, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Selanjutnya, Menaker Muhammad Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri ATR Sofyan A. Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, MenPAN Syafruddin, Menteri PU Basuki Hadimuljono, dan Menperin Airlangga Hartarto.

Sementara kepala badan yang menjadi bagian dari pelaksana kampanye Jokowi-Maruf, yakni Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Selain menteri dan kepala badan, ratusan kepala daerah juga terdaftar sebagai pelaksana kampanye Jokowi-Maruf. Beberapa nama yang terdaftar, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Gubernur Maluku Murad Ismail, hingga Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
(fhr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK