Komisi V DPR Panggil BMKG Terkait Peringatan Tsunami Palu

Tim, CNN Indonesia | Senin, 01/10/2018 10:06 WIB
Komisi V DPR Panggil BMKG Terkait Peringatan Tsunami Palu Suasana Kota Palu, Sulawesi Tengah setelah gempa dan tsunami. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Kupang, CNN Indonesia -- Bencana gempa bumi memicu tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat pekan lalu menyebabkan lebih dari 800 orang meninggal. DPR curiga ada yang janggal dengan kemampuan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika terkait pemberian peringatan dini bencana.

"Kami nanti akan memanggil Kepala BMKG Dwi Korita Karmawati terkait pencabutan peringatan tsunami pascagempa Palu, Sulawesi Tengah," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis di Kupang, sebagaimana dilansir dari Antara, Senin (1/10).

Kejanggalan dimaksud Fary adalah soal pencabutan peringatan tsunami di Palu dan Donggala, beberapa waktu setelah gempa berkekuatan besar mengguncang. Dia mengaku dari informasi didapatkan oleh Komisi V, ada jeda saat pencabutan peringatan dan setelah itu ternyata terjadi tsunami.
Menurut politikus Partai Gerindra, tindakan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala BMKG.


"Kami meminta alasan apa sehingga ada pencabutan peringatan tsunami. Dan mereka harus menjelaskan hal ini," katanya.

Walaupun sudah dijelaskan di sejumlah media, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu tetap akan memanggil yang bersangkutan.

Gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang kota Palu dan Donggala, pada Jumat (28/9) pekan lalu. Gempa terjadi tepat pukul 17.55 WIB waktu setempat.
Mulanya BMKG menyatakan gempa itu berpotensi tsunami. Namun BMKG kemudian mencabut peringatan tsunami itu padahal diketahui tsunami telah menghantam kawasan pesisir Palu.

Fary menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepada masyarakat yang keluarganya meninggal dalam bencana tersebut.

Kejanggalan informasi itu juga muncul dari pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka menyebut Indonesia tidak lagi memiliki pelampung deteksi tsunami (buoy) sejak 2012.

"Sejak 2012 enggak ada yang beroperasi, padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Bisa ditanyakan ke BMKG, mengapa 2012 sampai sekarang enggak diadakan, mungkin ya soal dana," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho dalam jumpa pers pekan lalu.

Pernyataan Sutopo mengenai kerusakan pada buoy ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono.
"Ya, ya, memang tidak ada lagi, dan sudah tidak men-support data ke BMKG," kata Rahmat kepada CNNIndonesia.com. (Antara/ayp)