Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi B
DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyebut tak seharusnya Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan memfasilitasi Ratna Sarumpaet untuk menghadiri acara Woman Playwrights Internastional Conference di Santiago, Chile, dengan anggaran yang bersumber dari APBD 2018.
Menurut Yuke Yurike, dana publik mestinya dimanfaatkan untuk kepentingan warga atau yang bisa memberi manfaat untuk kemajuan Jakarta.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah
Ratna Sarumpaet itu mewakili Pemprov DKI Jakarta? Kalau memang iya sangat aneh karena undangan itu ditujukan kepada pribadi Ratna Sarumpaet," kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/10)
Yuke juga mengkritisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena terlibat memfasilitasi Ratna Sarumpaet. Ratna berangkat menggunakan anggaran yang bersumber dari Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD). Kata dia, biaya perjalanan dinas itu merupakan tupoksi Biro ASD. Sementara birokrasi itu tidak diperbolehkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai Dinas Pariwisata semestinya terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi wisata dan kerjasama budaya. Serta kegiatan yang memang akan saling menguntungkan untuk kerjasama antar negara atau promosi untuk mendatangkan wisatawan ataupun studi banding.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, kata Yuke, pihaknya akan segera memanggil pihak Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait gelontoran dana untuk biaya perjalanan Ratna.
"Komisi B nanti akan memanggil pariwisata untuk menjelaskan terkait hal ini apa kaitan dan hubungannya untuk pariwisata dan kebudayaan. Dan untuk yang lain-lain kita juga akan coba tanyakan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disponsori atau dibiayai dinas tetapi tidak berhubungan juga dengan pariwisata dan kebudayaan," ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Asiantoro pun saat dihubungi menyebut gelontoran dana sebesar Rp70 juta untuk Ratna itu dilakukan atas perintah dari pimpinan, yakni Anies Baswedan. "Urutannya dari Gubernur, Disparbud, kemudian usul ke ASD. Kalau saya kan tergantung perintah pimpinan," katanya. Dana itu pun kata dia telah diberikan dalam bentuk
cash.
(tst/dea)