Bantuan Tersendat, Gubernur Sulteng Persilakan Demo Kelurahan

Tim, CNN Indonesia | Senin, 08/10/2018 19:57 WIB
Bantuan Tersendat, Gubernur Sulteng Persilakan Demo Kelurahan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola saat ditemui di kantornya di Palu, Sulteng. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Palu, CNN Indonesia -- Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan pemerintah provinsi telah menyalurkan bantuan logistik untuk korban gempa dan tsunami ke pihak kelurahan maupun kantor desa. Dia pun mempersilakan warga menggelar demo ke kelurahan jika bantuan masih tersendat.

Longki mengatakan pihaknya telah mengatur hal tersebut dan tidak mungkin melakukan intervensi pembagian bantuan logistik hingga ke kelurahan atau desa.

"Semua sudah kami atur, semua bantuan kepada kabupaten/kota itu melalui pemerintah kabupaten/kota. Kota sudah diatur kota melalui kecamatan dan kelurahan, di sana titiknya itu sebenarnya di kelurahan. Kabupaten didrop dari posko utama ke kabupaten ke kecamatan lalu kecamatan yang atur ke desa-desa," kata Longki saat ditemui di kantornya, Senin (8/10).



Dia pun mempersilakan masyarakat yang belum menerima bantuan logistik hingga saat ini melaporkan diri ke masing-masing kantor kelurahan atau desanya.

Bahkan, Longki mempersilakan masyarakat yang belum menerima bantuan logistik hingga saat ini untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kelurahan, desa, hingga tingkat kabupaten atau kota.

"Silakan [lapor], betul sekali. Bukan cuma lapor, kalau perlu didemo itu kelurahan sama kecamatan. Kalau perlu ke posko kabupaten atau kotanya," ujar Longki.

Bantuan Tersendat, Gubernur Sulteng Persilakan Demo KelurahanSejumlah bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo siap dibagikan kepada korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/ Akbar Tado)
Sejumlah warga korban gempa dan tsunami di Sulteng mengeluhkan penyaluran bantuan logistik dari pemerintah. Mayoritas korban yang ditemui CNNIndonesia.com mengeluhkan lambatnya pengiriman dan minimnya jumlah bantuan logistik yang diberikan.

Leli, warga Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dia mengatakan bantuan baru sampai di lokasinya pada Sabtu (6/10). Bantuan itu pun, menurutnya, hanya terdiri dari dua bungkus mie instan dan satu kaleng ikan makerel untuk dua kepala keluarga.


Leli mengatakan sebelum bantuan logistik datang, warga Dolo terpaksa mengonsumsi hasil perkebunannya masing-masing seperti ubi dan singkong untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

"Sedikit juga bantuannya. Ya, sebelum itu warga sini makan hasil perkebunan saja," ungkapnya, Minggu (7/10).

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kesigapan pemerintah provinsi dan pemda pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

JK menilai pemerintah setempat kehilangan kendali pascabencana. Menurutnya, penanganan bencana saat itu lebih banyak dilakukan oleh prajurit TNI dan relawan.

"Minggu lalu saya ke Palu melihat bencana. Semua yang memegang kendali tentara, semua bantuan lewat Korem, satgas lewat Korem, yang mengatur tentara. Ke mana aparat sipil? Ke mana kantor gubernur? Ke mana kantor wali kota?" ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/10).
Bantuan Tersendat, Gubernur Sulteng Persilakan Demo KelurahanKondisi Palu Grand Mall Pascagempa dan tsunami Sulawesi Tengah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Sindir Warga Bermobil Tiga

Longki menyindir tingkah warga yang memiliki tiga unit mobil namun masih mengeluhkan pembagian bantuan logistik berupa makanan dan minuman yang tidak merata.

Sindiran itu ia sampaikan saat wartawan meminta tanggapannya terkait keluhan sejumlah korban gempa dan tsunami di tiga wilayah Sulteng yakni Palu, Sigi, dan Donggala.

Longki mengatakan semua pihak harus menyamakan persepsi terkait warga yang disebut sebagai pengungsi. Ia pun mempersilakan wartawan untuk menanyakan hal tersebut ke Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei.


Dia berpendapat, tidak semua orang yang keluar rumah dapat disebut sebagai pengungsi.

"Perlu kita satukan persepsi dulu. Semua mengaku pengungsi. Sekarang, silakan ditanya ke Kepala BNPB yang pengungsi itu seperti apa. Jangan semua orang yang keluar rumah saat gempa dikatakan pengungsi. Tidak sama," kata Longki.

Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan masalah pembagian bantuan logistik tidak merata ini hanya tidur di luar rumah karena mengalami rasa takut. Dia mengatakan kondisi rumah warga tersebut kebanyakan tidak mengalami kerusakan. Bahkan, kata Longki, mereka memiliki mobil hingga tiga unit.

"Tapi yang tidur di depan rumahnya itu juga yang berteriak-teriak [bantuan]. Lucunya, rumah itu punya tiga mobil, itu minta juga logistik. Ini yang terjadi banyak. Kalau ada yang mengeluh, kalian lacak, lihat rumahnya di mana," ujar Longki.

Bantuan Tersendat, Gubernur Sulteng Persilakan Demo KelurahanPolisi mengamankan aktivitas bongkar muat bantuan makanan untuk korban gempa dan tsunami di Pelabuhan Kelas-III Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)
Longki menuturkan setiap penerima bantuan logistik harus memiliki identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau secarik kertas dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW).

Dia mengatakan identitas diri penerima bantuan logistik itu penting di era transparansi saat ini, karena bantuan diawasi dan harus dipertanggungjawabkan.

"Kami dibayangi pemeriksa mulai dari saya, bupati, wali kota, sampai penerima ini semuanya ada yang mengawasi. Semua bantuan itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa disalurkan," ujar Longki.

Jumlah korban meninggal dalam musibah gempa dan tsunami di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga Senin (8/10) pukul 13.00 Wita bertambah menjadi 1.948 orang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho merinci korban meninggal tersebut. Sebanyak 1.539 korban di Kota Palu, 171 jiwa di Donggala, 222 jiwa di Sigi, 15 jiwa di Partigi Moutong, dan seorang di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

(mts/pmg)