PKB Sebut Jokowi Tunda Kenaikan Premium untuk Kemaslahatan

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 10/10/2018 21:15 WIB
PKB Sebut Jokowi Tunda Kenaikan Premium untuk Kemaslahatan Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengaku pihaknya tak takut mengalami kekalahan di Pilpres 2019 terkait keputusan Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan untuk menunda kenaikan harga BBM jenis Premium.

Hal itu ia katakan untuk merespons Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono yang menyatakan kebijakan menunda kenaikan Premium merupakan bentuk kepanikan Jokowi jelang Pilpres.

Menurut Karding, Jokowi sebagai aktor akhir pengambilan keputusan telah mempertimbangkan dengan matang keputusannya tersebut demi kemaslahatan masyarakat.


"Enggak takut (kalah), menurut saya pak Jokowi sebagai ujung akhir kebijakan punya pertimbangan dan ujung pertimbangannya itu untuk kemaslahatan rakyat," kata Karding melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com , Rabu (10/10).

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu menilai wajar kubu Prabowo-Sandiaga terus menerus menyerang tindakan atau keputusan Presiden Jokowi belakangan ini.

Meski begitu, ia mengaku heran dengan tindakan tersebut sebab yang dikiritisi justru kebijakan yang baik dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

"Termasuk hal yang baik. Misalnya urusan bencana pemerintah sudah bekerja, pemerintah sudah menangani dengan baik tiap minggu ke sana, diserang terus," kata dia.
Karding meyakini keputusan Jokowi untuk menunda kenaikan harga BBM jenis Premium itu telah dipikirkan secara matang terkait dampaknya bagi masyarakat

"Sesuai yang kita baca dan apa sampaikan dari teman-teman di Pertamina, sesungguhnya justru Pak Jokowi mengambil kebijakan tentu dipikirkan secara matang, dampak ke masyarakat, diperhitungkan segala sisinya," kata dia.

Selain itu, Karding meminta agar para menteri di Kabinet Kerja dapat berkoordinasi terlebih dulu bersama Jokowi soal keputusan penting yang harus diambil.

Ia tak menginginkan munculnya salah persepsi dan miskomunikasi antara para menteri dan presiden terkait keputusan strategis yang harus diambil.

"Jadi segala kebijakan yang strategis dan penting, sebaiknya teman-teman di kementerian mendiskusikan dan melaporkan ke Pak Jokowi," kata dia.
(rzr/ugo)