Kubu Jokowi: Oposisi Kecewa Harga Premium Tak Jadi Naik

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 11/10/2018 15:46 WIB
Kubu Jokowi: Oposisi Kecewa Harga Premium Tak Jadi Naik Sekjen PPP Arsul Sani. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai pihak di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo sedih harga premium tak naik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 .Menurutnya, isu naiknya harga BBM bisa jadi komoditi politik untuk diolah kubu oposisi di tahun politik ini.

"Kalau tidak naik yang paling kecewa oposisi. Teman luar pemerintah kecewa enggak jadi naik, enggak ada gorengan besar, jadinya gorengan kecil," kata Arsul di Kompleks DPR/MPR, Kamis (11/10)

Pada Rabu (10/10), Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat menyatakan harga premium resmi naik pukul 18.00 WIB di seluruh Indonesia. Kenaikan dinilai bisa membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah.
Namun, setelah sejam diumumkan, Kementerian ESDM mengumumkan penundaan kenaikan harga premium karena menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero).


Melihat kondisi itu, partai di luar pemerintahan kemudian ramai mengomentari. Seperti Partai Gerindra yang menilai penundaan itu disebabkan karena Jokowi takut kalah dalam Pilpres.

Partai Demokrat juga menganggap Jokowi 'pahlawan kesorean' sebab menunda kenaikan harga Premium. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap pemerintah menyikapi harga premium sama seperti harga gorengan.
Kubu Jokowi: Oposisi Kecewa Harga Premium Tak Jadi NaikKementerian ESDM menunda kenaikan harga Premium. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Arsul menegaskan hal itu baru sebatas usulan dari bawah, yakni PT Pertamina, lalu ke Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Itu baru usulan belum diputuskan. Kecuali, diumumkan resmi kemudian dibatalkan," kata Sekretaris Jenderal PPP ini.

Ia menyatakan penundaan itu disebabkan Presiden Jokowi menginginkan stabilitas harga bagi masyarakat.

Menurutnya, kenaikan harga premium bisa memengaruhi stabilitas harga yang diupayakan pemerintah selama ini. Jokowi, juga mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat, sehingga menunda kenaikan harga premium.
(chri/ugo)