Lemhannas: PKI Jadi Isu Musiman untuk Kepentingan Politik

Tim, CNN Indonesia | Senin, 15/10/2018 15:50 WIB
Lemhannas: PKI Jadi Isu Musiman untuk Kepentingan Politik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo. (CNN Indonesia/Suriyanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu keberadaan dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu isu yang kerap muncul di tengah masyarakat, terutama ketika memasuki tahun politik.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menganggap, meski keberadaan dan kebangkitan PKI itu belum jelas nyata atau sebatas rumor semata, isu tersebut telah menjadi komoditas bagi kepentingan kelompok tertentu.

"Gejala itu perlu kita waspadai, dan cermati mengapa dia munculnya musiman sehingga patut diduga ini sebuah isu yang menjadi favorit untuk dimunculkan secara politis dengan event-event politik tertentu," kata Agus saat ditemui di kantornya, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/10).


Indonesia memiliki catatan tersendiri terkait PKI. Partai ini dianggap bertentangan dengan Pancasila karena tak mendasarkan ideologinya pada azas ketuhanan.

Menurutnya, karena bangsa Indonesia mempunyai cerita tersendiri mengenai PKI maka isu PKI ini jadi isu yang cukup mudah digunakan oleh pihak tertentu dalam melanggaengkan kepentingannya. Melalui isu PKI, pemilik kepentingan bisa dengan mudah memprovokasi masyarakat.

"Memang isu komunisme menjadi isu favorit yang mudah menimbulkan emosi di kalangan publik," kata dia.

"Ya tujuannya untuk membelah masyarakat jadi dua, untuk pro dan kontra terhadap dukungan kelompok yang didukung oleh pembuat isu ini dan untuk membulatkan sikap kontra terhadap kelompok yang tidak didukung oleh kelompok ini," lanjut Agus.

Meskipun isu PKI kerap dimunculkan pada waktu-waktu tetentu, namun Agus menilai hal ini tidak perlu dikhawatirkan lebih jauh kaerna ideologi Pancasila menurutnya lebih mengakar di masyarakat.

"Saya punya keyakinan ideologi Pancasila itu jauh lebih kuat, sakti, ampuh daripada komunisme," kata dia.

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebelumnya menggulirkan isu dengan menyebut tiga partai pengusung petahana Joko Widodo menjalin kerja sama dengan China soal paham komunisme.

Kivlan menuding ada kerja sama kaderisasi paham komunisme yang dijalin PDIP, NasDem, Golkar dengan Partai Komunis China.

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis China untuk melakukan pengaderan," kata Kivlan dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Jakarta, Sabtu (13/10).

"Golkar juga ikut setelah yang [Setya Novanto] masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari China. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" lanjut Kivlan.

Selain itu, Kivlan juga menuduh Jokowi mendapat suntikan dukungan dalam Pilpres 2019 dari golongan yang ia sebut PKI. Tanpa menunjukkan bukti konkret, ia menceritakan bahwa golongan yang ia sebut PKI telah menyambangi Jokowi saat masa kampanye lima tahun lalu.

Sejumlah partai yang dituding Kivlan telah membantah tudingan tersebut. Kivlan dianggap berbual dan sebatas cari panggung dengan menggulirkan isu demi kepentingan politik menjelang Pilpres 2019.



(fhr/gil)