Ragam Kritik Setahun Anies: Kaya Kata hingga Jalan di Tempat

Jakarta, CNN Indonesia -- Tepat setahun lalu, Senin (16/10/2017), Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keduanya dilantik usai memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 yang penuh drama.

Ya, kesuksesan Anies-Sandi mengalahkan pasangan petahana, Basuki T Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, tak lepas dari aksi massa 212. Hal ini berangkat dari riwayat kasus penistaan agama yang menjerat Ahok yang terjadi pada tahapan Pilkada.

Massa berbasis ormas keagamaan kemudian memulai rangkaian aksi bela Islam, yang kebanyakan dilakukan di sekitar Monas, Jakarta, yang dari waktu ke waktu makin membesar. Salah satu tuntutannya adalah meminta Ahok mundur dari kursi Gubernur. Kasus ini pun membuat tingkat elektabilitas Ahok turun.

Lihat juga: Kebijakan 100 Hari Anies-Sandi di Jantung Ibu Kota

Pada April 2017, hasil survei Lembaga Media Survei Nasional (Median) menyatakan bahwa ada paradoks pemilih di DKI; saat tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok-Djarot dalam memimpin DKI tinggi, elektabilitasnya masih kalah dari Anies (43 persen berbanding 49,8 persen).

Hal itu pun tergambar dalam Pilkada DKI putaran kedua. Anies-Sandi pun sukses menaklukkan Ahok-Djarot dengan raihan suara 57,96 persen berbanding 42,04 persen.

Usai pelantikan sebagai Gubernur, Anies menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendahulunya, termasuk Ahok. Ia mengaku tak sabar untuk bekerja.

Anies Baswedan saat menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 20 April 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Kami tidak sabar lagi langsung ingin bekerja, kita sudah bersiap selama enam bulan, saya akan langsung bekerja," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Oktober 2017.

Tantangan besar menunggu Anies karena sejumlah survei membuktikan kepuasan terhadap kinerja dua gubernur sebelumnya, Ahok dan Joko Widodo demikian tinggi.

Hingga setahun memerintah, kerja dan prestasi Anies masih mendapat sorotan. Pasalnya, sejumlah janji kampanye Anies masih tak terpenuhi atau baru terpenuhi sebagian. Terlebih, sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur DKI, Agustus.

Lihat juga: Kata Mereka soal 100 Hari Anies-Sandi

Jika pun ada 'prestasi' yang ramai dibicarakan publik, menurut catatan media, adalah soal penghentian reklamasi dan pembangunan pelican crossing alias zebra cross memiliki lampu merah di Bundaran HI, Jakarta.

Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menyebut Anies tak memberikan kinerja nyata dalam setahun pemerintahannya.

"Satu tahun masa pemerintahan Anies ini bisa diibaratkan kaya akan kata-kata, tetapi miskin dalam perbuatan. Beda banget sama Pak Jokowi, miskin kata-kata, tetapi kaya akan perbuatan," kata Jhonny, di Gedung DPRD, Senin (15/10).

Pelican crossing di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 30 Juli. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Senada, Anggota fraksi PDIP di DPRD DKI Pantas Nainggolan menyebut Anies tak bisa bekerja dengan cepat.

"Anies awalnya setuju menerima tongkat estafet. Namun yang terjadi dia bukan berlari lebih cepat, tetapi malah jalan di tempat," ucapnya, di Gedung DPRD, Senin (15/10)

"Gubernur Anies jangan alergi dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya," ia menambahkan.

Lihat juga: Tanpa SK Pensiun, Rombak Jabatan Era Anies Berbuntut Panjang

Hambatan Administrasi

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ada sejumlah poin yang menjadi bahan evaluasi pihaknya terhadap setahun kepemimpinan Anies.

Yakni, program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang dinilai gagal total, rencana legalisasi becak di tengah modernisasi ibu kota, program penanganan banjir yang belum satu visi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, program One Karcis One Trip (OK Otrip) yang dinilai belum bisa menarik perhatian para pengusaha angkutan dan mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, di Jakarta, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Setahun tidak cukup bisa menilai secara keseluruhan, tetapi setahun ini adalah dalam rangka melihat tonggak dalam melihat pondasi arah pemerintahan pak anies selama lima tahun ke depan," ujar dia.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Taufik mengakui kerja lambat Anies dalam setahun masa pemerintahannya. Namun, baginya itu terkait dengan masalah pengisian jabatan anak buah Anies di Pemprov DKI yang terhambat administrasi.

"Harus ada percepatan lah dari Pak Anies untuk tahun kedua, karena kita rasakan terutama agak lambat," kata Taufik.

"Kalau saya bilang karena transisi lah. Yang kedua dari penggantian pejabat itu aturannya terlalu ketat juga. Harusnya begitu ada pemerintahan baru, pasukannya harus baru. Ini kan enggak bisa," keluhnya.

Lihat juga: Soal Wagub DKI, PKS Akui Komunikasi dengan Gerindra Sulit

Sementara, Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhaimi menilai Anies sudah dalam jalur memenuhi janji-janji kampanyenya. Contohnya, pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah lewat proyek Samawa di Pondok Kelapa.

"Saya sudah melihat tahapan-tahapan yang dilakukan Pak Gubernur itu tahapan yang pasti terukur," ujar dia.

"Dorongan untuk memenuhi poin-poin janji Pak Gubernur itu sudah memiliki dorongan yang kuat," kata Suhaimi.

(dis/arh)