Anak Usaha Lippo Siap Bantu KPK Usut Suap Proyek Meikarta

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 15:39 WIB
Anak Usaha Lippo Siap Bantu KPK Usut Suap Proyek Meikarta Kuasa hukum anak perusahaan Lippo Group, PT MSU yang mengerjakan proyek Meikarta Denny Indrayana. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku anak usaha Lippo Group mengatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT MSU adalah perusahaan yang mengerjakan Meikarta, salah satu proyek unggulan Lippo Group.

"Kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut," kata kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/10).

Denny, selaku advokat senior di kantor hukum INTEGRITY mengatakan PT MSU juga akan melakukan investigasi internal untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya itu.


"PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan objektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi," ujarnya.

Denny menyatakan PT MSU tak mentolerir dan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan. Pemberian sanksi ini juga sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku.

"PT MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan antikorupsi," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan tersangka, baik pihak pemberi maupun penerima suap. Mereka di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor.

Kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Mereka diduga sebagai penerima suap.

Sementara itu, pihak yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, serta dua konsultan Lippo Group‎, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng dan anak buahnya sejumlah Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas. Lippo Group menjanjikan pemberian fee pengurusan izin ini sebesar Rp13 miliar. (osc)