Proyek Meikarta Sempat Dibahas Komisi II Agar Patuh Aturan

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 16/10/2018 16:14 WIB
Proyek Meikarta Sempat Dibahas Komisi II Agar Patuh Aturan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10). (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak menyangka jika proyek Meikarta menyimpan persoalan kasus korupsi. Padahal, katanya, program strategis ini sudah melalui pembahasan bersama di Komisi II DPR agar tak melanggar aturan.

Hal ini diungkapkan Tjahjo menanggapi penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus suap terkait perizinan proyek tersebut.

"Padahal urusan Meikarta itu kan program strategis ya, besar. Sudah pernah kita bahas dengan Komisi II juga, bagaimana agar semua ini berjalan dengan baik tanpa melanggar aturan," ujar Tjahjo di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10).


Tjahjo pun menyebut salah satu area rawan korupsi adalah terkait perizinan. Dalam prosesnya ada dua pihak yang terlibat, yakni kepala daerah sebagai pemberi izin dan pengusaha atau swasta sebagai pihak yang meminta izin.

Menurut Tjahjo, sedianya kepala daerah tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Demikian juga dengan pihak swasta.

Jika pun merasa izinnya dipersulit oleh kepala daerah, lanjutnya, pengusaha bisa menyampaikan aduan itu kepada Kemendagri. Pihaknya akan kembali meminta konfirmasi kepala daerah kenapa proyek tersebut sulit dijalankan.

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10). Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Namun, proyek itu tetap tidak bisa diwujudkan jika memang proyek itu tidak sesuai aturan.

"Saya sampai empat tahun ini membuka diri, saya sendiri. Kalau ada swasta merasa kesulitan mendapatkan izin lapor ke Mendagri. Kami akan tanyakan, tapi kalau melanggar UU tak sesuai RUTR [Rencana Umum Tata Ruang], ya sudah jangan dipaksa," tutur Tjahjo.

"Ya tapi namanya pengusaha ya berjuang, tapi ya kita kembali ke daerahnya tadi. Daerahnya tetap konsen sesuai aturan undang-undang, mekanisme, perda, RUTR ya harusnya tak ada masalah," ujarnya.

Prihatin

Tjahjo juga menyebut penetapan Bupati Bekasi sebagai tersangka oleh KPK menambah panjang daftar pejabat pemerintah daerah yang terlibat kasus korupsi.

"Data kami 90 staf [pemda]. Ya mau ngomong apa. Saya selalu sedih, saya prihatin," ucapnya.

Padahal, akunya, Kemendagri sudah menggelar berbagai pelatihan dan seminar bagi kepala daerah terpilih demi meminimalisasi terjadinya korupsi.

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
"Begitu dilantik, kepala daerah kami ajak ke KPK supaya tau, dia [diajak] diskusi. Kemudian kami buat diklat, 3-4 hari termasuk istrinya juga, dengan DPRD, Lemhanas ikut, Korsupgah juga sudah ditempatkan di seluruh provinsi yang siap untuk mendampingi," kata Tjahjo.

"Semua sudah [dilakukan]. Jadi kembali ke integritas dari yang bersangkutan. Memang godaan banyak," lanjutnya, yang merupakan politisi PDIP tersebut.

Salah satu upaya lain pencegahan korupsi yang sedang dikaji pihaknya adalah penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selama ini, kata Tjahjo, peran APIP kurang maksimal lantaran pertanggungjawabannya ke kepala daerah.

Selain itu, pejabat yang mengisi APIP masih eselon II, sehingga muncul kekhawatiran jika mereka melakukan teguran kepada pejabat setempat.

"Sekarang sedang kami perkuat posisi APIP, inspektorat daerah. Sekarang ini inspektorat daerah tingkat II tanggung jawab kepada Walikota, Bupati. Kan enggak fair. Harusnya ke atas," kata dia.

"Tapi sekarang sedang dipersiapkan bersama antara Kemendagri, BPKP, KPK, dan Kemenpan RB. dipersiapkan eselonisasinya, struktur kelembagaannya, jadi tanggung jawab ke atas. kalau inspektorat provinsi tanggung jawab kepada Mendagri, Irjen, itu saja," lanjut Tjahjo.

KPK menunjukkan barang bukti OTT kasus suap perijinan Meikarta berupa uang tunai Rp513 juta dan 90 ribu dollar singapura. KPK menunjukkan barang bukti OTT kasus suap perijinan Meikarta berupa uang tunai Rp513 juta dan 90 ribu dollar singapura. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Sebelumnya KPK mengamankan Bupati Bekasi bersama empat orang lainnya, yakni Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Kelima orang ini diduga menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, empat orang lainnya juga jadi tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group).

(FHR/arh)