Kubu Jokowi Tolak Niat Australia Pindah Kedubes ke Yerusalem

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan menolak niat Australia yang hendak memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv, Israel, ke Yerusalem.

Ia pun turut mendukung langkah Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi yang menolak rencana Australia tersebut.

"Ya langkah-langkah dari Menlu kan sudah tepat, Ibu Menlu langsung menghubungi Kemenlu Australia," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Lihat juga: Panas Dingin Relasi Indonesia-Australia

Hasto menegaskan Yerusalem masih bagian dari Palestina yang harus dihormati dan dibela oleh seluruh negara.

Ia juga menyebutkan politik luar negeri Indonesia mengenai Palestina sudah jelas dan tidak akan berubah.

"Komitmen Indonesia tidak akan berubah. kita terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina dalam arti seluas-luasnya," jelasnya.

Komitmen itu, kata Hasto, turut tertuang dari sikap presiden pertama Indonesia Soekarno yang menolak kehadiran kontingen Israel pada Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta.

Ia mengatakan komitmen Indonesia untuk berjuang bagi kemerdekaan Palestina sampai saat ini masih dipegang dan dilakukan secara simultan.

"Jadi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemerdekaan Palestina seutuhnya, sepenuhnya itu harus diperjuangkan, dan langkah yang diambil Bu Menlu sudah tepat," kata Hasto.

Selain itu, Juru Bicara TKN Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding juga menyatakan tak setuju dengan niat Australia memindahkan kedubesnya di Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kalau ada negara-negara lain yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, kita tidak setuju dan melakukan diplomasi untuk tidak melakukan itu," kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta.

Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina tersebut sudah jelas dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lihat juga: Menlu Dapat 'Bocoran' Soal Pemindahan Kedutaan Australia

"Kita sebagai sebuah bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar, kita menganut sistem politik yang melihat tidak ada perbedaan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Semua punya hak yang sama dan harus diperlakukan sama," ujarnya

Indonesia menentang keras pernyataan tersebut. Retno sudah meminta penjelasan mengenai sikap tersebut dengan memanggil Duta Besar Australia, Gary Quinlan ke kantornya sebanyak dua kali.

Beberapa pengamat menyatakan kekhawatirannya terhadap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang berpotensi akan terpangaruh oleh rencana itu. (ain/ayp)