Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, pemerintah tidak akan membiarkan warganya menghadapi kesulitan sendirian.
"Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membuat keputusan yang menyengsarakan rakyatnya. Termasuk di dalamnya adalah Meikarta," kata Uu di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disinggung terkait perizinan Meikarta, Uu mengungkapkan bahwa semua hal sudah ada aturannya. Bila ada penyimpangan maka ada konsekuensi yang ditanggung.
"Saya sudah mencoba menghubungi marketing, tetapi dia cuma bilang coba hubungi saja Call Center Meikarta. Setelah ditelusuri, ternyata dia sudah resign. Pantas saja jawabnya sudah malas-malasan," terangnya kepada CNNIndonesia.com.
Sampai saat ini, Nirmala mengaku sudah berusaha mengontak beberapa pihak pemasaran Meikarta yang tersebar di ibu kota. Informasi yang didapatnya mengatakan bahwa pembeli akan mendapat kompensasi bila serah terima kunci tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
"Tapi mereka sama sekali tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya bilang akan dapat kompensasi 1 persen dari nilai cicilan yang tersisa," katanya.
Namun, kabar terakhir yang didapatnya menyebutkan bahwa pembeli bisa mendapat pengembalian dana atas cicilan yang telah dibayarkan. Sayangnya, hanya cicilan yang akan dikembalikan, tapi tidak berlaku untuk DP yang sudah dibayarkan.
"Saya merasa sangat kecewa. Mau lanjut cicilan salah, mau refund juga salah. Lippo Group kan besar, tapi kok kesannya seperti perusahaan abal-abal ya?" keluhnya.
Seperti halnya Nirmala, Indra mengaku juga ingin menagih kembali uang pemesanan yang telah disetornya. Rencananya, ia akan mendatangi kantor Meikarta di Cikarang pada akhir pekan ini. "Iya, rencananya datang langsung ke sana," pungkasnya. (hyg/ayp)