Jokowi Kekeh Dana Kelurahan Cair Sebelum Pencoblosan 2019
Tim | CNN Indonesia
Sabtu, 20 Okt 2018 19:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya tetap mencairkan Dana Kelurahan pada Januari 2019 meski mendapat kritikan bermuatan politik jelang Pilpres 2019.
Presiden menuturkan Dana Kelurahan merupakan bantuan operasional pembangunan untuk Kelurahan yang relatif sama dengan Dana Desa. Walaupun demikian, pencairan dana itu akan melalui persetujuan DPR lebih dahulu.
"Iya sudah dijadwalkan untuk dimulai Januari 2019, tinggal menunggu persetujuan Dewan. Itu karena masukan dari Walikota, Bupati yang juga mendapat masukan dari Kelurahan," kata Jokowi usai kunjungan di Ponpes Al-Itqon Semarang, Sabtu (20/10).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan tahun depan. Dana kelurahan ini tidak akan masuk ke pos anggaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Rencana Anggaran dan Pedapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Ketika ditanya soal kritik terhadap Dana Kelurahan, Jokowi menuturkan hal itu adalah hal biasa. "Ada memang pandangan itu. Pandangan politik, biasa itu", kata Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat meminta pencairan dana itu dilakukan setelah April 2019, atau masa setelah pencoblosan Pilpres berlangsung. Jiuka dilakukan sebelum Pilpres, partai itu menduga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 mendatang bersifat politis. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan berjalan efektif buat mendulang suara di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Ini bagian cara dari pemilu, pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos ke mana-mana," kata Andre. (dmr/asa)
Presiden menuturkan Dana Kelurahan merupakan bantuan operasional pembangunan untuk Kelurahan yang relatif sama dengan Dana Desa. Walaupun demikian, pencairan dana itu akan melalui persetujuan DPR lebih dahulu.
"Iya sudah dijadwalkan untuk dimulai Januari 2019, tinggal menunggu persetujuan Dewan. Itu karena masukan dari Walikota, Bupati yang juga mendapat masukan dari Kelurahan," kata Jokowi usai kunjungan di Ponpes Al-Itqon Semarang, Sabtu (20/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan tahun depan. Dana kelurahan ini tidak akan masuk ke pos anggaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Rencana Anggaran dan Pedapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Ketika ditanya soal kritik terhadap Dana Kelurahan, Jokowi menuturkan hal itu adalah hal biasa. "Ada memang pandangan itu. Pandangan politik, biasa itu", kata Jokowi.
Sebelumnya Partai Demokrat meminta pencairan dana itu dilakukan setelah April 2019, atau masa setelah pencoblosan Pilpres berlangsung. Jiuka dilakukan sebelum Pilpres, partai itu menduga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade sebelumnya menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 mendatang bersifat politis. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan berjalan efektif buat mendulang suara di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Ini bagian cara dari pemilu, pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos ke mana-mana," kata Andre. (dmr/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK