Wali Kota Bogor Bima Arya Ungkap Asal Usul Dana Kelurahan
Tim | CNN Indonesia
Senin, 22 Okt 2018 07:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dana kelurahan merupakan hasil dari curhat pemerintah kota se-Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Curhat itu, kata pria yang juga wakil ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu, berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Juli lalu.
"Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat," kata Bima seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).
Bima menceritakan, pada momen curhat dengan presiden tersebut, dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditunjuk sebagai juru bicara mewakili anggota Apeksi.
"Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama," ujar Bima yang juga politikus PAN tersebut.
Bima menerangkan dirinya bersama Syarif Fasha kala itu menjelaskan kepada Jokowi bahwa kebutuhan daerah perkotaan soal bantuan dana terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, dan kewenangan pemeliharaan jalan.
"Serta permohonan dana untuk kelurahan," ujarnya menegaskan.
Bima mengatakan para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Atas dasar itu, sambungnya, perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengelola tren urbanisasi dengan baik.
"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, setelah mendengarkan curhatan dari para wali kota. Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.
"Saat itu presiden spontan berkata, 'oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?' Kami jawab, 'belum pak?' Kemudian presiden bilang, 'baik akan saya kaji dan koordinasikan.' Sambil beliau catat itu di iPad beliau. Saat itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno," kata Bima menambahkan.
Bima mengatakan hal-hal yang disampaikannya adalah suara para wali kota. Bima menambahkan, terlepas dari isu politik di tahun politik, bagi para wali kota anggaran untuk kelurahan tersebut adalah kebijakan yang memang ditunggu.
"Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan," katanya.
Rencananya dana kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019. Pencairan dana tersebut pun menuai polemik karena bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan legislatif.
Sebelumnya, kemarin Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuding pencairan dana kelurahan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 mendatang sama dengan merendahkan rakyat. Jokowi kata Dahnil seolah peduli dengan keadaan masyarakat, padahal menurutnya, hal tersebut terkait dengan Pilpres 2019.
"Seolah peduli dan memperhatikan rakyat tapi sebaliknya justru dia sedang menghina rakyatnya dengan bagi-bagi uang kemudian berpikir dukungan politik akan balik mengalir padanya," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat Minggu (21/10).
Sementara itu, secara terpisah, Sandiaga menyindir masyarakat sudah bisa menilai apa yang berada di balik pencairan dana kelurahan.
"Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi ditemui di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara soal tudingan berbagai pihak terkait dana kelurahan
"Enggak ada politik," kata Moeldoko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyatakan semua fraksi di DPR, termasuk oposisi menyetujui perihal dana kelurahan itu.
Arsul menyatakan bahwa dana operasional Kelurahan itu sudah rampung dibahas dalam RAPBN tahun 2019 dan sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk oleh Partai Gerindra.
"Nah jadi ini yang sering terjadi; di pembahasan RAPBN, fraksi yang partainya di luar Koalisi Indonesia Kerja itu tak menentang, mereka setuju saja, tidak menyoroti, tidak bilang enggak," ungkap Arsul, saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/10).
Arsul pun menyarankan Partai Gerindra melontarkan kritiknya dalam rapat pembahasan RAPBN ketimbang mengkritik di luar parlemen untuk komoditas politik.
"Harusnya di dalam pembahasan RAPBN itu dong sikap politik [menolak] itu dinyatakan, yang sering kali kan seperti itu," katanya menyindir kubu oposisi yang mengkritik soal dana kelurahan yang dikaitkan dengan tahun politik.
(antara/kid)
Curhat itu, kata pria yang juga wakil ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu, berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor pada Juli lalu.
"Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat," kata Bima seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama," ujar Bima yang juga politikus PAN tersebut.
Bima menerangkan dirinya bersama Syarif Fasha kala itu menjelaskan kepada Jokowi bahwa kebutuhan daerah perkotaan soal bantuan dana terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, dan kewenangan pemeliharaan jalan.
"Serta permohonan dana untuk kelurahan," ujarnya menegaskan.
Bima mengatakan para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Atas dasar itu, sambungnya, perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengelola tren urbanisasi dengan baik.
"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, setelah mendengarkan curhatan dari para wali kota. Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.
"Saat itu presiden spontan berkata, 'oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?' Kami jawab, 'belum pak?' Kemudian presiden bilang, 'baik akan saya kaji dan koordinasikan.' Sambil beliau catat itu di iPad beliau. Saat itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno," kata Bima menambahkan.
 Presiden RI Joko Widodo akan menggelontorkan dana kelurahan seperti dana desa yang telah bergulir sebelumnya. (CNN Indonesia/Christie Stefanie) |
Bima mengatakan hal-hal yang disampaikannya adalah suara para wali kota. Bima menambahkan, terlepas dari isu politik di tahun politik, bagi para wali kota anggaran untuk kelurahan tersebut adalah kebijakan yang memang ditunggu.
"Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan," katanya.
Rencananya dana kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019. Pencairan dana tersebut pun menuai polemik karena bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan legislatif.
Sebelumnya, kemarin Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menuding pencairan dana kelurahan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 mendatang sama dengan merendahkan rakyat. Jokowi kata Dahnil seolah peduli dengan keadaan masyarakat, padahal menurutnya, hal tersebut terkait dengan Pilpres 2019.
"Seolah peduli dan memperhatikan rakyat tapi sebaliknya justru dia sedang menghina rakyatnya dengan bagi-bagi uang kemudian berpikir dukungan politik akan balik mengalir padanya," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat Minggu (21/10).
Sementara itu, secara terpisah, Sandiaga menyindir masyarakat sudah bisa menilai apa yang berada di balik pencairan dana kelurahan.
"Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi ditemui di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (21/10).
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara soal tudingan berbagai pihak terkait dana kelurahan
"Enggak ada politik," kata Moeldoko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyatakan semua fraksi di DPR, termasuk oposisi menyetujui perihal dana kelurahan itu.
Arsul menyatakan bahwa dana operasional Kelurahan itu sudah rampung dibahas dalam RAPBN tahun 2019 dan sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk oleh Partai Gerindra.
"Nah jadi ini yang sering terjadi; di pembahasan RAPBN, fraksi yang partainya di luar Koalisi Indonesia Kerja itu tak menentang, mereka setuju saja, tidak menyoroti, tidak bilang enggak," ungkap Arsul, saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/10).
Arsul pun menyarankan Partai Gerindra melontarkan kritiknya dalam rapat pembahasan RAPBN ketimbang mengkritik di luar parlemen untuk komoditas politik.
"Harusnya di dalam pembahasan RAPBN itu dong sikap politik [menolak] itu dinyatakan, yang sering kali kan seperti itu," katanya menyindir kubu oposisi yang mengkritik soal dana kelurahan yang dikaitkan dengan tahun politik.
(antara/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK