ANALISIS
Dana Kelurahan, Obat Mujarab Dongkrak Elektabilitas Jokowi
Tim | CNN Indonesia
Senin, 22 Okt 2018 08:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berniat memberikan dana kelurahan secara merata di seluruh Indonesia tahun depan menjelang Pilpres 2019. Untuk itu, pemerintah pun bakal merevisi Peraturan Pemerintah no. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan agar rencana itu bisa diimplementasikan.
Perihal motif, Jokowi menyebut banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa. Atas dasar itu, Jokowi menjawab suara sumbang tersebut.
"Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi, Jumat (19/10).
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemberian dana kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Namun dia tidak merinci berapa nominal dana yang akan diberikan. Pemerintah masih melakukan penghitungan sesuai klasifikasi tipe serta kondisi kelurahan di seluruh Indonesia.
Namun, alasan bernada iktikad baik dari pemerintah itu terkesan politis di mata oposisi. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade misalnya, menyebut rencana Jokowi tersebut tak lain untuk merengkuh persepsi positif dari masyarakat demi kepentingan Pilpres 2019.
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean pun mengusulkan pemberian dana kelurahan direalisasikan usai Pilpres 2019.
Di lain pihak, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi santai gelagat oposisi. Dia menegaskan tak ada kepentingan politis yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dibalik rencana Jokowi.
"Semua apa sih enggak dianggap politik," ujarnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).
Elektabilitas Jokowi
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar melihat oposisi reaktif dengan rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, alasan pemerataan pembangunan memang masuk akal, namun tetap patut dipertanyakan.
"Kalau memang untuk pemerataan pembangunan, mengapa tidak sejak awal pemerintahan berjalan dana tersebut dikucurkan?" ucap Adi melalui sambungan telepon, Minggu (21/10).
Adi lantas menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang. Dia menganggap semua bermuara kepada satu hal: elektabilitas Jokowi.
Adi menduga Jokowi dan koalisinya tengah risau. Sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Adi mengamini bahwa survei elektabilitas Jokowi termutakhir berada di sekitar angka 50 persen. Angka yang cukup bisa membuat seorang kontestan pilpres bertepuk dada. Akan tetapi, kata Adi, semua survei itu dilakukan sebelum rupiah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS. Pula, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menunda kenaikan premium.
Belakangan sejumlah lembaga survei menerbitkan riset elektabilitas capres-cawapres 2019. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebut elektabilitas Jokowi 52,2 persen pada periode 12-19 Agustus. Kemudian dalam survei Alvara Insitute per 12-18 Agustus, elektabilitas Jokowi 53,5 persen.
Y-Publica, selama 13-23 Agustus, menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi berada pada angka 52,7 persen. Sementara itu, dalam Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei 1-6 September 2018, elektabilitas Jokowi 57,7 persen.
Adi meyakini tren positif elektabilitas Jokowi tersebut mengalami perubahan setelah isu yang berkembang belakangan.
"Jadi, akan berbeda hasilnya jika survei dilakukan saat ini atau setelah isu-isu itu berkembang. Apalagi oposisi turut menyerang bertubi-tubi," kata Adi.
Adi menganggap lazim jika Jokowi beserta koalisi cemas atas kemungkinan elektabilitasnya menurun usai kondisi Rupiah terus melemah dan wacana premium dinaikkan. Terlebih, kata Adi, angka-angka dalam survei elektabilitas sangat dinamis.
Adi menjelaskan jika elektabilitas Jokowi 50 persen, hanya sekitar 25-30 persen responden yang tidak akan memalingkan dukungan ke lawan. Dengan kata lain, 25-30 responden itu bisa berubah pikiran ketika ada isu-isu negatif yang berkembang.
"Maka dari itu, sepertinya, Jokowi sedang risau dan berusaha mendaur ulang simpati masyarakat dengan kebijakan dana kelurahan," kata Adi.
"Tidak ada yang salah jika tidak menyalahi aturan, tapi memang ada menimbulkan persepsi kebijakan itu untuk kepentingan pilpres. Apalagi kebijakannya bersifat logistik atau dana," lanjutnya.
Obat Mujarab
Adi menilai kebijakan dana kelurahan bakal memberikan hasil positif jika Jokowi ingin menjaga elektabilitasnya. Menurut Adi, kebijakan yang mengandung dana kerap berujung memuaskan dalam rangka meningkatkan citra atau popularitas seseorang.
Meski demikian, rencana pemberian dana kelurahan hanya mujarab bagi kepentingan politik Jokowi jika dilakukan dengan cepat. Jika Jokowi menjanjinkan tahun 2019, bulan Januari mesti sudah digelontorkan kepada seluruh kelurahan.
"Bagi Jokowi, akan lebih banyak efek positif dari dana kelurahan daripada efek negatif dari kenaikan BBM," imbuh Adi.
Sebaliknya, Jokowi tidak akan menuai simpati publik jika terlalu lama mencairkan dana kelurahan. Apalagi pemungutan suara Pilpres 2019 jatuh pada minggu kedua April. Segala proses administrasi dan penganggaran mesti dilakukan selekas mungkin apabila mendambakan banyak perolehan suara di TPS.
Adi mengamini dana kelurahan tak seperti bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dana kelurahan tidak diberikan kepada warga secara langsung.
Namun, Adi mengingatkan tentang posisi lurah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Lurah dalam hal ini sangat memahami warganya sendiri. Karenanya, misi Jokowi menjaga popularitasnya di lapisan bawah melalui dana kelurahan dapat terealisasi.
"Lurah bisa memberitahu kebaik-kebaikan pemerintah menggunakan komunikasi yang sesuai dengan warganya," ujar Adi.
(bmw/gil)
Perihal motif, Jokowi menyebut banyak keluhan mengenai kelurahan yang tidak memperoleh dana seperti yang diterima desa. Atas dasar itu, Jokowi menjawab suara sumbang tersebut.
"Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi, Jumat (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemberian dana kelurahan bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Namun dia tidak merinci berapa nominal dana yang akan diberikan. Pemerintah masih melakukan penghitungan sesuai klasifikasi tipe serta kondisi kelurahan di seluruh Indonesia.
Namun, alasan bernada iktikad baik dari pemerintah itu terkesan politis di mata oposisi. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade misalnya, menyebut rencana Jokowi tersebut tak lain untuk merengkuh persepsi positif dari masyarakat demi kepentingan Pilpres 2019.
Di lain pihak, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi santai gelagat oposisi. Dia menegaskan tak ada kepentingan politis yang berkaitan dengan Pilpres 2019 dibalik rencana Jokowi.
"Semua apa sih enggak dianggap politik," ujarnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).
 Lurah dari beberapa daerah dibekali materi anti-korupsi oleh KPK. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Elektabilitas Jokowi
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menganggap wajar melihat oposisi reaktif dengan rencana Jokowi tersebut. Menurutnya, alasan pemerataan pembangunan memang masuk akal, namun tetap patut dipertanyakan.
"Kalau memang untuk pemerataan pembangunan, mengapa tidak sejak awal pemerintahan berjalan dana tersebut dikucurkan?" ucap Adi melalui sambungan telepon, Minggu (21/10).
Adi lantas menyoroti korelasi antara rencana Jokowi soal dana kelurahan dengan isu-isu yang berkembang. Dia menganggap semua bermuara kepada satu hal: elektabilitas Jokowi.
Adi menduga Jokowi dan koalisinya tengah risau. Sejumlah isu yang dekat dengan masyarakat menghantam citra Jokowi dalam dua bulan terakhir. Di antaranya, pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Adi mengamini bahwa survei elektabilitas Jokowi termutakhir berada di sekitar angka 50 persen. Angka yang cukup bisa membuat seorang kontestan pilpres bertepuk dada. Akan tetapi, kata Adi, semua survei itu dilakukan sebelum rupiah menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS. Pula, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan menunda kenaikan premium.
Belakangan sejumlah lembaga survei menerbitkan riset elektabilitas capres-cawapres 2019. Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebut elektabilitas Jokowi 52,2 persen pada periode 12-19 Agustus. Kemudian dalam survei Alvara Insitute per 12-18 Agustus, elektabilitas Jokowi 53,5 persen.
Y-Publica, selama 13-23 Agustus, menyatakan bahwa elektabilitas Jokowi berada pada angka 52,7 persen. Sementara itu, dalam Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei 1-6 September 2018, elektabilitas Jokowi 57,7 persen.
Adi meyakini tren positif elektabilitas Jokowi tersebut mengalami perubahan setelah isu yang berkembang belakangan.
"Jadi, akan berbeda hasilnya jika survei dilakukan saat ini atau setelah isu-isu itu berkembang. Apalagi oposisi turut menyerang bertubi-tubi," kata Adi.
Adi menganggap lazim jika Jokowi beserta koalisi cemas atas kemungkinan elektabilitasnya menurun usai kondisi Rupiah terus melemah dan wacana premium dinaikkan. Terlebih, kata Adi, angka-angka dalam survei elektabilitas sangat dinamis.
 Sekjen Parpol koalisi menjadi tulang punggung timses Jokowi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Adi menjelaskan jika elektabilitas Jokowi 50 persen, hanya sekitar 25-30 persen responden yang tidak akan memalingkan dukungan ke lawan. Dengan kata lain, 25-30 responden itu bisa berubah pikiran ketika ada isu-isu negatif yang berkembang.
"Maka dari itu, sepertinya, Jokowi sedang risau dan berusaha mendaur ulang simpati masyarakat dengan kebijakan dana kelurahan," kata Adi.
"Tidak ada yang salah jika tidak menyalahi aturan, tapi memang ada menimbulkan persepsi kebijakan itu untuk kepentingan pilpres. Apalagi kebijakannya bersifat logistik atau dana," lanjutnya.
Obat Mujarab
Adi menilai kebijakan dana kelurahan bakal memberikan hasil positif jika Jokowi ingin menjaga elektabilitasnya. Menurut Adi, kebijakan yang mengandung dana kerap berujung memuaskan dalam rangka meningkatkan citra atau popularitas seseorang.
Meski demikian, rencana pemberian dana kelurahan hanya mujarab bagi kepentingan politik Jokowi jika dilakukan dengan cepat. Jika Jokowi menjanjinkan tahun 2019, bulan Januari mesti sudah digelontorkan kepada seluruh kelurahan.
"Bagi Jokowi, akan lebih banyak efek positif dari dana kelurahan daripada efek negatif dari kenaikan BBM," imbuh Adi.
 Joko Widodo berhadapan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
Sebaliknya, Jokowi tidak akan menuai simpati publik jika terlalu lama mencairkan dana kelurahan. Apalagi pemungutan suara Pilpres 2019 jatuh pada minggu kedua April. Segala proses administrasi dan penganggaran mesti dilakukan selekas mungkin apabila mendambakan banyak perolehan suara di TPS.
Adi mengamini dana kelurahan tak seperti bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dana kelurahan tidak diberikan kepada warga secara langsung.
Namun, Adi mengingatkan tentang posisi lurah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Lurah dalam hal ini sangat memahami warganya sendiri. Karenanya, misi Jokowi menjaga popularitasnya di lapisan bawah melalui dana kelurahan dapat terealisasi.
"Lurah bisa memberitahu kebaik-kebaikan pemerintah menggunakan komunikasi yang sesuai dengan warganya," ujar Adi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK