Silaturahmi Pesantren, Merawat Politik Identitas Demi Pilpres

Tim, CNN Indonesia | Senin, 22/10/2018 12:42 WIB
Silaturahmi Pesantren, Merawat Politik Identitas Demi Pilpres Sejumlah santri berfoto sebelum menghadiri Puncak perayaan Hari Santri Nasional 2018 di lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/10) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejak masa kampanye Pilpres 2019 dibuka 23 September 2018, kedua pasang calon presiden/wakil presiden bergerilya mengunjungi pondok pesantren di seluruh pelosok negeri.

Hampir setiap hari, baik pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin ataupun pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, selalu memiliki agenda berkunjung ke pondok pesantren.

Misalnya saja hari ini, tepat pada Hari Santri Nasional, calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyambangi Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi mendatangi Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.



Padahal, di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menegaskan tidak boleh ada kegiatan kampanye di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Pasal 280 ayat 1 menyebutkan bahwa 'pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: (h). menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.'

Meski sudah ada larangan tegas, kedua kubu berdalih kunjungan mereka hanya sebagai silaturahmi. Mereka mengklaim tidak ada proses kampanye atau mengajak memilih dalam lawatan-lawatan mereka.

Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai getolnya para kandidat mendatangi pesantren sebagai bentuk masih kentalnya politik identitas.

Kedua pasang calon masih memainkan pola lama dengan membentuk citra pro Islam guna mendulang suara pemilih muslim.

"Pemilu sekarang membuktikan bahwa berduyun-duyunnya elite datang ke pesantren, merangkul ulama dan kiai menunjukkan masih krusial dan pentingnya untuk mengatakan ke publik bahwa mereka ini pro Islam. Lagi-lagi politisasi agama," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/10).

Silaturahmi Pesantren, Merawat Politik Identitas Demi PilpresSejumlah santri membentangkan bendera Merah Putih saat kirab memperingati Hari Santri Nasional di halaman kantor DPRD Sumsel, Palembang, Sumsel, Sabtu (20/10). (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Siti menyebut pencitraan semacam ini masih cukup efektif di Indonesia. Apalagi mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mayoritas, sekitar 85 persen dari 265 juta.

Pesantren, kata Siti, memiliki pola komunikasi top-down. Jika berhasil 'mengikat' pucuknya, dalam hal ini kiai, besar kemungkinan juga mendapat dukungan dari para santri. Dari santri itu, lalu diharapkan bisa menjaring pula masyarakat akar rumput yang menilai mulia kelompok santri.

"[Meski sudah dilarang] tetap dikunjungi artinya [dukungannya] signifikan. Pesantren itu menyentuh grass root (masyarakat lapisan bawah). Ceruk dukungan yang sama seksinya dengan milenial," tutur Siti.

Senada, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan dukungan politik pesantren sangat krusial.

Meski tidak bisa menaksir jumlah pasti, Ujang menyebut ada jutaan santri yang memiliki potensi dukungan suara. Hal itu bisa digait lewat cara membangun kedekatan emosional dengan kiai atau ulama sebagai simbol tertinggi pesantren. Kedekatan emosional kiai, ucapnya, tak hanya memengaruhi santri yang masih di bangku pesantren. Namun juga alumni pesantren dan jemaah sang kiai di luar pesantren.


Celah di Undang-Undang Pemilu

Selain itu, terkait kondisi terkini, Ujang melihat kubu Prabowo maupun Jokowi saat ini masih memanfaatkan celah pada UU Pemilu yakni dengan mengklaim lawatan mereka ke pesantren sebagai silaturahmi. Padahal kedatangan mereka mengisyaratkan permohonan dukungan.

"[Bukan bagian dari kampanye] ketika tidak mengajak, tidak mengajak memilih, menyebarkan brosur, spanduk, leaflet, kartu nama, visi misi, program. Itu celah yang diambil kandidat," imbuh Ujang.

Sementara itu, Siti menilai seharusnya kedua kubu lebih cerdas dan berwibawa. Dia menyarankan untuk kedua kubu berhenti 'bersilaturahmi' ke pesantren. Hal tersebut lantaran garis yang membedakan lawatan biasa dengan kampanye di masa-masa seperti ini terlalu tipis.

"Kalau sudah, dilarang ya dilarang. Ya sudah ditutup pintu semua pesantren bagi calon. Cari saja area yang sah secara payung hukum, lalu undang kiai dan santri untuk diajak bersilaturahmi," kata Siti.





(dhf/kid)