Ridwan Kamil Belum Akan Turun Mediasi Bekasi-DKI soal Sampah
CNN Indonesia
Rabu, 24 Okt 2018 04:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum memutuskan akan memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DKI Jakarta terkait persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Emil, sapaan akrabnya menilai, pertemuan tersebut belum mendesak. Terlebih belum ada permintaan kepada Pemprov Jabar yang membawahi administarasi Pemkot Bekasi untuk bantuan melakukan mediasi dengan Pemprov DKI.
"Saya kira belum semendesak itu, karena belum ada permintaan juga. Jadi, saya tidak mau terlalu mencampuri hal yang bisa diselesaikan kecuali ada permintaan," kata Emil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (22/10).
Emil mengaku turut memantau kisruh antara pihak Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta melalui media sosial sementara ia berhalangan karena menjalankan perjalanan dinas ke luar negeri.
Berdasarkan pantauannya, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah. Melempar isu melalui media sosial, menurutnya hanya akan memperuncing keadaan.
"Dasarnya itu hubungan antara dua pemerintahan secara langsung yang mempunyai hubungan timbal balik. Menurut saya dimusyawarahkan, dudk bersama yang paling pas. Jangan saling menyampikan via media mungkin ada miskumounikasi. Lebih baik dimusyarahkan," ungkapnya.
Kemarin, untuk menindaklanjuti perihal kerja sama pengelolaan sampah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghentikan operasi truk sampah DKI yang membuang sampah Jakarta ke TPST Bantargebang akhir pekan lalu.
Ihwal penyetopan itu disebutkan akibat DKI melanggar perjanjian kerja sama pengelolaan sampah Jakarta di Bantargebang. Di lain pihak, Anies menuding Pemkot Bekasi sengaja memunculkan isu sampah untuk memperoleh dana kemitraan dari DKI Jakarta.
Sebelum mendatangi Balai Kota, menanggapi komentar Anies, Rahmat meminta sang gubernur DKI itu mendatangi Bantargebang dan memerhatikan lingkungan sekitar TPST tersebut baru berbicara dan bertindak.
Namun, setelah kemarin melawat ke Balai Kota DKI, Rahmat dan Anies sepakat untuk memperbaiki komunikasi soal pengelolaan sampah.
Kini, Rahmat menyampaikan dirinya telah memiliki nomor telepon Anies sehingga akan mempermudah komunikasi di tingkat pimpinan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
"Kapan saja saya bisa komunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergitas komunikasi, kemitraan maupun kerja sama bisa kita selesaikan. Jadi jangan ada hal-hal lagi yang sekarang ini terus diputar-putar sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa," katanya, Senin (22/10).
Di sisi lain, Anies mengatakan kerja sama soal pengelolaan TSPT Bantargebang akan dilakukan oleh tim dari Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi. Mereka menyatakan sudah membentuk tim gabungan buat mengurus persoalan itu.
"Kita ingin agar seluruh wilayah sekitar ibu kota baik di Jakarta maupun Bekasi, maupun wilayah-wilayah lain seluruh warganya merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta, dari pemerintah," ujar Anies.
Rencananya, tim tersebut akan melakukan pertemuan pada Kamis (25/10) mendatang untuk membahas lebih rinci kerja sama antar dua daerah tersebut. Termasuk soal dana kemitraan sebesar Rp2 triliun yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.
(hyg/kid)
Emil, sapaan akrabnya menilai, pertemuan tersebut belum mendesak. Terlebih belum ada permintaan kepada Pemprov Jabar yang membawahi administarasi Pemkot Bekasi untuk bantuan melakukan mediasi dengan Pemprov DKI.
"Saya kira belum semendesak itu, karena belum ada permintaan juga. Jadi, saya tidak mau terlalu mencampuri hal yang bisa diselesaikan kecuali ada permintaan," kata Emil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (22/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil mengaku turut memantau kisruh antara pihak Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta melalui media sosial sementara ia berhalangan karena menjalankan perjalanan dinas ke luar negeri.
Berdasarkan pantauannya, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah. Melempar isu melalui media sosial, menurutnya hanya akan memperuncing keadaan.
Kemarin, untuk menindaklanjuti perihal kerja sama pengelolaan sampah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghentikan operasi truk sampah DKI yang membuang sampah Jakarta ke TPST Bantargebang akhir pekan lalu.
Ihwal penyetopan itu disebutkan akibat DKI melanggar perjanjian kerja sama pengelolaan sampah Jakarta di Bantargebang. Di lain pihak, Anies menuding Pemkot Bekasi sengaja memunculkan isu sampah untuk memperoleh dana kemitraan dari DKI Jakarta.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai melakukan pertemuan soal kisruh TPST Bantargebang di Balai Kota Jakarta, 22 Oktober 2018. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati) |
Sebelum mendatangi Balai Kota, menanggapi komentar Anies, Rahmat meminta sang gubernur DKI itu mendatangi Bantargebang dan memerhatikan lingkungan sekitar TPST tersebut baru berbicara dan bertindak.
Namun, setelah kemarin melawat ke Balai Kota DKI, Rahmat dan Anies sepakat untuk memperbaiki komunikasi soal pengelolaan sampah.
Kini, Rahmat menyampaikan dirinya telah memiliki nomor telepon Anies sehingga akan mempermudah komunikasi di tingkat pimpinan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
"Kapan saja saya bisa komunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergitas komunikasi, kemitraan maupun kerja sama bisa kita selesaikan. Jadi jangan ada hal-hal lagi yang sekarang ini terus diputar-putar sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa," katanya, Senin (22/10).
Di sisi lain, Anies mengatakan kerja sama soal pengelolaan TSPT Bantargebang akan dilakukan oleh tim dari Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi. Mereka menyatakan sudah membentuk tim gabungan buat mengurus persoalan itu.
"Kita ingin agar seluruh wilayah sekitar ibu kota baik di Jakarta maupun Bekasi, maupun wilayah-wilayah lain seluruh warganya merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta, dari pemerintah," ujar Anies.
Rencananya, tim tersebut akan melakukan pertemuan pada Kamis (25/10) mendatang untuk membahas lebih rinci kerja sama antar dua daerah tersebut. Termasuk soal dana kemitraan sebesar Rp2 triliun yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK