Wali Kota Bekasi Tak Lagi Minta Anies ke Bantargebang
tim | CNN Indonesia
Senin, 22 Okt 2018 19:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah urusan sampah menjadi polemik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota Jakarta, Senin (22/10) siang. Mereka sepakat kisruh pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang yang terjadi beberapa hari lalu berakhir dan tak lagi minta Anies mengunjungi Bantargebang.
Rahmat dan Anies menyatakan persoalan itu terjadi lantaran miskomunikasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
"Ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan, kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," kata Rahmat di Balai Kota.
Rahmat mengakui Anies menghubunginya guna membahas masalah pengelolaan sampah itu sejak dua hari lalu. Namun, sambung Rahmat, dia tidak mengetahui jika nomor yang menghubunginya adalah milik Anies. Alhasil dia tidak menanggapinya.
Rahmat menyampaikan dengan dirinya memiliki nomor Anies akan semakin mempermudah komunikasi antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi ke depan.
"Kapan saja saya bisa komunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergitas komunikasi, kemitraan maupun kerja sama bisa kita selesaikan. Jadi jangan ada hal-hal lagi yang sekarang ini terus diputar-putar sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa," katanya.
Di sisi lain, Anies mengatakan kerja sama soal pengelolaan TSPT Bantargebang akan dilakukan oleh tim dari Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi. Mereka menyatakan sudah membentuk tim gabungan buat mengurus persoalan itu.
"Kita ingin agar seluruh wilayah sekitar ibu kota baik di Jakarta maupun Bekasi, maupun wilayah-wilayah lain seluruh warganya merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta, dari pemerintah," ujar Anies.
Rencananya, tim tersebut akan melakukan pertemuan pada Kamis (25/10) mendatang untuk membahas lebih rinci kerja sama antar dua daerah tersebut. Termasuk soal dana kemitraan sebesar Rp2 triliun yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.
"Tapi intinya semangat kerja bersama, semangat kerja sama tidak berubah sama sekali tidak berubah. Justru kita ingin agar pembangunan Jabodetabekjur itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi karena perekonomian di wilayah ini terintegrasi," ujarnya.
Hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi sempat memanas terkait persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
Pemkot Bekasi menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum mencairkan dana hibah kemitraan tentang pengelolaan sampah. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyelesaikan semua pembayaran tentang dana hibah pengelolaan Sampah.
Anies bahkan sempat menuding Pemkot Bekasi sengaja memunculkan isu sampah untuk memperoleh dana kemitraan dari DKI Jakarta. Sebab, kata Anies, persoalan Dana Hibah Kemitraan tak ada kaitannya dengan dana hibah pengelolaan sampah, yang di dalamnya termasuk dana kompensasi bau sampah.
Mulai Melunak
Setelah kedua belah pihak mengakhiri perseteruan, Anies menyatakan segera menengok TPST Bantargebang. Sebab, Rahmat sempat memintanya supaya melihat kondisi tempat pembuangan sampah itu.
"Ke sana lah. Kita janji akan ke sana (Bekasi), insya allah bulan November," kata Anies usai jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/10) siang.
Meski demikian, Rahmat seakan melunak selepas bertemu dengan Anies. Dia tidak lagi menuntut supaya Anies melihat langsung kondisi TSPT Bantargebang.
"Enggak lah (nyuruh ke Bantargebang), udah, kan di sana bau, cukup wali kota saja," kata Rahmat. (dis/ayp)
Rahmat dan Anies menyatakan persoalan itu terjadi lantaran miskomunikasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
"Ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan, kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," kata Rahmat di Balai Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapan saja saya bisa komunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergitas komunikasi, kemitraan maupun kerja sama bisa kita selesaikan. Jadi jangan ada hal-hal lagi yang sekarang ini terus diputar-putar sehingga dua daerah ini seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa," katanya.
"Kita ingin agar seluruh wilayah sekitar ibu kota baik di Jakarta maupun Bekasi, maupun wilayah-wilayah lain seluruh warganya merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta, dari pemerintah," ujar Anies.
Rencananya, tim tersebut akan melakukan pertemuan pada Kamis (25/10) mendatang untuk membahas lebih rinci kerja sama antar dua daerah tersebut. Termasuk soal dana kemitraan sebesar Rp2 triliun yang diajukan oleh Pemkot Bekasi.
Hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi sempat memanas terkait persoalan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
Pemkot Bekasi menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum mencairkan dana hibah kemitraan tentang pengelolaan sampah. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyelesaikan semua pembayaran tentang dana hibah pengelolaan Sampah.
Anies bahkan sempat menuding Pemkot Bekasi sengaja memunculkan isu sampah untuk memperoleh dana kemitraan dari DKI Jakarta. Sebab, kata Anies, persoalan Dana Hibah Kemitraan tak ada kaitannya dengan dana hibah pengelolaan sampah, yang di dalamnya termasuk dana kompensasi bau sampah.
Mulai Melunak
Setelah kedua belah pihak mengakhiri perseteruan, Anies menyatakan segera menengok TPST Bantargebang. Sebab, Rahmat sempat memintanya supaya melihat kondisi tempat pembuangan sampah itu.
Meski demikian, Rahmat seakan melunak selepas bertemu dengan Anies. Dia tidak lagi menuntut supaya Anies melihat langsung kondisi TSPT Bantargebang.
"Enggak lah (nyuruh ke Bantargebang), udah, kan di sana bau, cukup wali kota saja," kata Rahmat. (dis/ayp)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK