PKS Heran Kader Mundur karena Tak Mau Teken Pakta Integritas
CNN Indonesia
Rabu, 24 Okt 2018 11:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) merasa aneh dengan tindakan sejumlah kader pengurus PKS di Banyumas yang tidak mau menandatangani pakta integritas.
Menurut Hidayat, pakta integritas merupakan hal lumrah yang dapat ditemui di organisasi atau partai politik manapun.
"Menjadi aneh kalau hanya menandatangani pakta integritas saja tidak mau," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).
Sebagai partai kader, Hidayat menegaskan pengurus pusat PKS tidak terpengaruh dengan sikap pengunduran diri tersebut dan tetap meminta kader menandatangani pakta integritas.
"Kalau keputusan mundur, kami tak punya kewenangan memaksa mereka tidak mundur. Kalau mereka mundur ya konsekuen juga dengan pilihan mereka," ujarnya.
Selain itu, Hidayat mengklaim pengunduran diri pengurus di Banyumas maupun di beberapa daerah lain seperti Binjai dan Bali tidak mengganggu soliditas partai untuk menghadapi pemilu legislatif 2019.
"Sama sekali tidak mengganggu. Justru saya baru datang dari berbagai tempat dan mereka makin tersemangati untuk semakin solid," kata Hidayat.
Sebanyak 80 orang pengurus dan kader PKS Kabupaten Banyumas dikabarkan mengundurkan diri karena diminta menandatangani pakta integritas berupa pernyataan loyalitas pada partai.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Banyumas Machfulyono kemarin menyatakan pengunduran diri itu berawal dari kegiatan Educational Leadership Training PKS pada 6 Oktober lalu di Purwokerto.
Saat itu para pengurus dan kader diminta untuk menandatangani pakta integritas hitam di atas putih yang berisi pernyataan loyalitas pada partai. Padahal, menurut Machfulyono, hal tersebut sangat jarang terjadi dalam partai.
Senada, Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin menilai pengunduran diri pengurus dan kader PKS itu akibat paksaan menandatangani pakta integritas tersebut.
(swo/ugo/gil)
Menurut Hidayat, pakta integritas merupakan hal lumrah yang dapat ditemui di organisasi atau partai politik manapun.
"Menjadi aneh kalau hanya menandatangani pakta integritas saja tidak mau," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Hidayat mengklaim pengunduran diri pengurus di Banyumas maupun di beberapa daerah lain seperti Binjai dan Bali tidak mengganggu soliditas partai untuk menghadapi pemilu legislatif 2019.
Sebanyak 80 orang pengurus dan kader PKS Kabupaten Banyumas dikabarkan mengundurkan diri karena diminta menandatangani pakta integritas berupa pernyataan loyalitas pada partai.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Banyumas Machfulyono kemarin menyatakan pengunduran diri itu berawal dari kegiatan Educational Leadership Training PKS pada 6 Oktober lalu di Purwokerto.
Saat itu para pengurus dan kader diminta untuk menandatangani pakta integritas hitam di atas putih yang berisi pernyataan loyalitas pada partai. Padahal, menurut Machfulyono, hal tersebut sangat jarang terjadi dalam partai.
Senada, Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin menilai pengunduran diri pengurus dan kader PKS itu akibat paksaan menandatangani pakta integritas tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK