Bekasi Disebut Pangkas Nilai Pengajuan Dana Kemitraan ke DKI
CNN Indonesia
Kamis, 25 Okt 2018 07:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dikabarkan memangkas nilai dana kemitraan yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta. Mereka mulanya meminta Rp2 triliun, dan kini turun menjadi Rp545 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov DKI Premi Lasari dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.
"Mereka akan merevisi lagi menjadi Rp 545 miliar. Jadi kembali ke usulan bulan Mei 2018," ujar Premi di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/10).
Premi mengatakan revisi proposal dana kemitraan tersebut rencananya akan diajukan pada Kamis (25/10) besok, saat rapat pembahasan dana kemitraan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI dilakukan.
"Mereka menjanjikan besok datang sambil membawa dokumen perencanaan," ucap Premi.
Premi menyampaikan dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi tersebut akan digunakan untuk membangunan sejumlah infrastruktur, antara lain lanjutan pembangunan jalan lintas atas (flyover) Rawapanjang, Cipendawa, persimpangan Buaran, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum.
Menurut Premi, dana kemitraan sebesar Rp545 miliar tersebut sama dengan yang pertama kali diajukan Pemkot Bekasi pada Mei lalu.
"Akhirnya Bekasi mengajukan yang diprioritaskan dulu karena dari pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, ada roadmap lima tahun," tutur Premi.
Hal ini adalah dampak dari pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta pada awal pekan ini di Balai Kota DKI.
Dari pertemuan tersebut, disepakati masalah kerja sama pengelolaan sampah antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi akan dibahas lebih lanjut oleh tim gabungan, yakni tim koordinasi kerja sama daerah dan tim bantuan keuangan. Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk membuat peta jalan yang akan menjadi kerangka kerja sama pengelolaan sampah selama lima tahun mendatang.
Bekasi Akan Hitung Ulang Besaran Dana Kompensasi bagi Warga Bantargebang
Sementara itu, di tempat terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan pihaknya berencana akan menghitung ulang besaran dana kompensasi untuk keperluan perawatan kesehatan sekitar 18.000 lebih warganya di Kelurahan Ciketingudik, Cikiwul dan Sumurbatu yang selama ini terdampak sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. selama ini warga sekitar TPST menerima kompensasi Rp200.000 per bulan.
"Kita juga akan mempertimbangkan besaran dana kompensasi kesehatan warga di sana (Bantargebang) karena kita memiliki program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai program berobat gratis bagi warga di Kota Bekasi," katanya seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, dirinya juga akan menghitung ulang komponen kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Nomor 25 Tahun 2016 dan Nomor 444 Tahun 2016 tentang peningkatan pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.
Sebanyak 12 item itu di antaranya, penyediaan membran untuk kebutuhan covering landfill, pemeliharaan prasarana dan sarana, melakukan audit lingkungan di sekitar TPST Bantargebang, menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan RKL/RPL AMDAL TPST Bantargebang.
Pembangunan buffer zone (penghijauan) di TPST Bantargebang, perbaikan saluran air lindi di TPST, penambahan sumur artesis dan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih bagi warga sekitar. Penurapan Kali Ciasem sepanjang 3 kilometer, membantu penyediaan obat-obatan bagi warga sekitar, membuat sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang, memberikan bantuan empat unit kendaraan operasional untuk kecamatan dan kelurahan.
"Kita akan lihat bersama mana saja item kerja sama yang sudah berjalan optimal dan yang sama sekali belum berjalan hingga sekarang," kata Rahmat.
Rahmat menambahkan, isu penting yang juga akan dibahas kedua tim juga berkaitan dengan kerja sama kemitraan daerah dalam upaya pembenahaan infrastruktur di kawasan perbatasan.
"Kerja sama kemitraan ini berkaitan dengan sejumlah kegiatan kemitraan kedua daerah karena banyak warga kita di Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta, begitu pula sebaliknya. Ada sekitar 2,7 juta jiwa warga Kota Bekasi saat ini yang berkepentingan dengan kerja sama kemitraan ini," katanya.
Tim perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi rencananya akan bertemu pada Kamis (25/10) di Kota Bekasi. Pertemuan antar tim tersebut sebagai tindaklanjut diskusi secara langsung yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Senin (22/10).
Tim tersebut akan mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, termasuk sejumlah isu yang akan menjadi sorotan berupa bantuan keuangan untuk daerah yang tetap serta roadmap dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
(dis/ayp)
Hal itu disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemprov DKI Premi Lasari dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019.
"Mereka akan merevisi lagi menjadi Rp 545 miliar. Jadi kembali ke usulan bulan Mei 2018," ujar Premi di Gedung DPRD DKI, Rabu (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka menjanjikan besok datang sambil membawa dokumen perencanaan," ucap Premi.
Premi menyampaikan dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi tersebut akan digunakan untuk membangunan sejumlah infrastruktur, antara lain lanjutan pembangunan jalan lintas atas (flyover) Rawapanjang, Cipendawa, persimpangan Buaran, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum.
Menurut Premi, dana kemitraan sebesar Rp545 miliar tersebut sama dengan yang pertama kali diajukan Pemkot Bekasi pada Mei lalu.
"Akhirnya Bekasi mengajukan yang diprioritaskan dulu karena dari pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, ada roadmap lima tahun," tutur Premi.
Hal ini adalah dampak dari pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta pada awal pekan ini di Balai Kota DKI.
Dari pertemuan tersebut, disepakati masalah kerja sama pengelolaan sampah antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi akan dibahas lebih lanjut oleh tim gabungan, yakni tim koordinasi kerja sama daerah dan tim bantuan keuangan. Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk membuat peta jalan yang akan menjadi kerangka kerja sama pengelolaan sampah selama lima tahun mendatang.
 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menggelar konferensi pers bersama usai melakukan pertemuan menyelesaikan kisruh TPST Bantargebang di Balai Kota Jakarta, 22 Oktober 2018.(CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati) |
Bekasi Akan Hitung Ulang Besaran Dana Kompensasi bagi Warga Bantargebang
Sementara itu, di tempat terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan pihaknya berencana akan menghitung ulang besaran dana kompensasi untuk keperluan perawatan kesehatan sekitar 18.000 lebih warganya di Kelurahan Ciketingudik, Cikiwul dan Sumurbatu yang selama ini terdampak sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. selama ini warga sekitar TPST menerima kompensasi Rp200.000 per bulan.
"Kita juga akan mempertimbangkan besaran dana kompensasi kesehatan warga di sana (Bantargebang) karena kita memiliki program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai program berobat gratis bagi warga di Kota Bekasi," katanya seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, dirinya juga akan menghitung ulang komponen kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Nomor 25 Tahun 2016 dan Nomor 444 Tahun 2016 tentang peningkatan pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.
Sebanyak 12 item itu di antaranya, penyediaan membran untuk kebutuhan covering landfill, pemeliharaan prasarana dan sarana, melakukan audit lingkungan di sekitar TPST Bantargebang, menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan RKL/RPL AMDAL TPST Bantargebang.
Pembangunan buffer zone (penghijauan) di TPST Bantargebang, perbaikan saluran air lindi di TPST, penambahan sumur artesis dan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih bagi warga sekitar. Penurapan Kali Ciasem sepanjang 3 kilometer, membantu penyediaan obat-obatan bagi warga sekitar, membuat sumur pantau di sekitar TPST Bantargebang, memberikan bantuan empat unit kendaraan operasional untuk kecamatan dan kelurahan.
"Kita akan lihat bersama mana saja item kerja sama yang sudah berjalan optimal dan yang sama sekali belum berjalan hingga sekarang," kata Rahmat.
Rahmat menambahkan, isu penting yang juga akan dibahas kedua tim juga berkaitan dengan kerja sama kemitraan daerah dalam upaya pembenahaan infrastruktur di kawasan perbatasan.
"Kerja sama kemitraan ini berkaitan dengan sejumlah kegiatan kemitraan kedua daerah karena banyak warga kita di Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta, begitu pula sebaliknya. Ada sekitar 2,7 juta jiwa warga Kota Bekasi saat ini yang berkepentingan dengan kerja sama kemitraan ini," katanya.
Tim perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi rencananya akan bertemu pada Kamis (25/10) di Kota Bekasi. Pertemuan antar tim tersebut sebagai tindaklanjut diskusi secara langsung yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Senin (22/10).
Tim tersebut akan mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi, termasuk sejumlah isu yang akan menjadi sorotan berupa bantuan keuangan untuk daerah yang tetap serta roadmap dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK