Tjahjo Curigai Bupati Cirebon Sering Telepon Sebelum OTT KPK

CNN Indonesia | Kamis, 25/10/2018 21:09 WIB
Tjahjo Curigai Bupati Cirebon Sering Telepon Sebelum OTT KPK Mendagri Tjahjo ungkap keganjilan Bupati Cirebon sebelum terjerat OTT KPK. (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan kecurigaannya terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebelum terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus PDIP ini mengaku kerap dihubungi melalui sambungan telepon oleh Sunjaya beberapa hari sebelum OTT. Sunjaya, kata Tjahjo, beralasan ingin mengganti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Jujur saya curiga, 3 sampai 5 hari terakhir Pak Bupati (Sunjaya) telepon saya terus, Pak saya izin mau mengganti beberapa SKPD," ujar Tjahjo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).



Namun, kata Tiahjo, berhubung dirinya masih sibuk dengan berbagai pekerjaan, permintaan Sunjaya tidak ia tanggapi lebih jauh. Tjahjo mengaku hanya mengingatkan Sunjaya agar penggantian SKPD mengikuti peraturan yang ada agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Karena kesibukan, ya tidak saya terima. Ikuti saja aturannya. Begitu saja," kata Tjahjo.

Meskipun merasa curiga, bekas Sekjen PDIP itu tidak menyebut secara rinci alasan Sunjaya mengganti sejumlah SKPD terkait dengan OTT KPK. Tjahjo hanya menjelaskan perihal penggantian SKPD kini telah menjadi kewenangan gubernur. Oleh karena itu, sedianya Sunjaya berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat.

"Dulu yang menentukan Mendagri. Tapi sekarang, saya serahkan kepada gubernur karena yang mengetahui SDM kan gubernur," kata Tjahjo.

"Mendagri hanya teken SK saja," ucap dia.

Bupati Cirebon Sunjaya ditangkap KPK. (Detikcom/Tri Ispranoto)


Tanggapi Kepala Daerah Kembali Terjerat Korupsi

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo membantah bahwa bertambahnya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena kurangnya pembinaan oleh pemerintah.

"Semua itu kan kembali pada integritas masing-masing," kata Hadi usai menghadiri Rakornas Kompolnas di Hotel Mercure, Jakarta Utara pada Kamis (25/10).

Ia mengklaim Kemendagri sudah melakukan cukup pembinaan dan sosialisasi terhadap kepala daerah dan memberikan peringatan soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak retribusi atau pun pajak barang dan jasa.

"Kalau pembinaan selalu dilakukan dan selalu tetap. Bahkan kita sudah sampaikan berulang kali. Pak Menteri sudah sampaikan berulang kali. Daerah, area rawan korupsi," ujarnya.


Kendati demikian, Hadi membenarkan bahwa tren suap menyuap yang dilakukan oleh kepala daerah semakin marak.

"Masalah suap menyuap itu kan sudah diberi tahu, suap menyuap ini trennya naik," kata Hadi.

Bulan Oktober ini, KPK telah melakukan OTT terhadap dua kepala daerah di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 

Bupati Bekasi Neneng Hasanah adalah tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan bos Lippo Group Billy Sindoro terkait izin pembangunan Meikarta.


Selain Bupati Bekasi, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan enam orang lainnya. Operasi senyap kali ini disinyalir terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 

"Terkait dengan jual beli jabatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (24/10).

Basaria mengatakan tim penindakan KPK juga mengamankan barang bukti (BB) berupa bukti transfer dan uang.

(fhr/DAL)