JK: Salah Ucap di Tahun Politik Bisa Kehilangan 10 Ribu Suara

CNN Indonesia | Senin, 05/11/2018 21:57 WIB
JK: Salah Ucap di Tahun Politik Bisa Kehilangan 10 Ribu Suara Wakil Presiden Jusuf Kalla. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini harus berhati-hati saat menyampaikan sesuatu. Hal ini disampaikan JK dalam acara penganugerahan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2018 di istana wakil presiden, Jakarta, Senin (5/11).

"Apalagi suasana seperti ini, apa saja bisa salah, bisa juga benar. (Dalam konteks politik) salah ucap saja bisa kehilangan 10 ribu pemilih, kan," ujar JK disambut tawa peserta penganugerahan KIP 2018.

JK mengatakan, politik ibarat bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, pemain akan mendapatkan poin jika berhasil melakukan smash. Namun, kata JK, pemain juga akan mendapatkan poin jika lawan gagal atau kok tersangkut net.


"Jadi kalau benar kita dapat nilai, tapi kalau orang salah (ucap) kita juga yang dapat nilai," katanya.

JK tak menyebut nama saat menyinggung soal salah ucap di tahun politik. Namun dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat hangat membicarakan guyonan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, ketika berpidato di Boyolali, Selasa (30/10) lalu.

Saat itu, dalam pidatonya Prabowo secara bercanda mengatakan bahwa 'tampang Boyolali' mungkin tak akan bisa memasuki hotel-hotel mewah di Jakarta.

Candaan Prabowo itu sempat menjadi trending topic di Twitter. Bahkan, seorang warga Boyolali bernama Dakun (47) melaporkan pidato Prabowo itu ke Polda Metro Jaya, Jumat pekan lalu.

Laporan tersebut diterima dengan Nomor : LP/6004/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 2 November 2018.

Prabowo dalam laporan tersebut diduga mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan kebencian. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf b angka 2 Juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP. 

Pidato Prabowo soal 'tampang Boyolali' juga memicu aksi demonstrasi ribuan warga Boyolali pada Minggu lalu. Mereka menuntut Prabowo meminta maaf atas pidatonya soal 'tampang Boyolali'. (pris/wis)