PKS Tak Setuju Uji Kelayakan dan Kepatutan Wagub DKI

CNN Indonesia | Kamis, 08/11/2018 05:52 WIB
PKS Tak Setuju Uji Kelayakan dan Kepatutan Wagub DKI Politisi PKS Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Majelis Syuro PKS Triwisaksana menyatakan tak setuju soal kesepakatan dengan Gerindra untuk melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut justru memunculkan anggapan jika calon wagub tersebut tidak mampu.

"Kalau pendapat saya pribadi itu fit and proper test tidak perlu dilakukan," kata Sani di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/11).


Menurut Sani sebenarnya partai tak berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ia menyebut umumnya proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam rangka pemilihan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala dinas, dan sebagainya. Sedangkan untuk wagub, kata Sani tidak diperlukan proses tersebut.

"Mana ada wakil gubernur, gubernur, kepala daerah di tempat lain dites dulu," katanya "Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes, calon PKS dikenalkan ke Gerindra khususnya ya, PKS ya buat apa, calonnya dari PKS."

Wakil Ketua DPRD DKI ini membandingkan dengan proses pemilihan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada 2017 maupun pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 yang tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan.

"Ada fit and proper test berarti ada keraguan," ucap Sani.

Sani mengklaim jika calon wagub yang diusulkan oleh PKS tersebut merupakan sosok yang terbaik dan mampu untuk memimpin Jakarta.
Lebih dari itu, Sani menyebut jika proses fit and proper test tersebut justru semakin memperpanjang proses pengisian jabatan wagub DKI.

"Bakal potensi memperpanjang penetapan wagub, tolak ukur lulus test apa, harus disusun lagi disepakati lagi," katanya.

DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI, sebelumnya, telah sepakat jika kursi Wagub DKI diserahkan kepada PKS. Kesepakatan muncul usai kedua partai menggelar pertemuan terkait hal tersebut, Senin (5/11).

Kesepakatan itu selaras dengan komitmen Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang telah berjanji menyerahkan kursi wagub kepada PKS.

Untuk teknisnya, nantinya Gerindra dan PKS akan membentuk sebuah badan bersama yang nantinya bertugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon wagub.
Sementara, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan keputusan pihaknya untuk menyerahkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta ke PKS terkait dengan kebijakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Prabowo telah berkomitmen untuk menyerahkan kursi DKI 2 tersebut kepada PKS.

"Saya hanya karena mengamankan kebijakan ketua umum saya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/11).

Taufik menuturkan tidak ada kompensasi yang diberikan oleh PKS setelah Gerindra menyerahkan kursi wagub tersebut.

Taufik menambahkan jika dirinya telah legowo untuk melepaskan jabatan wagub DKI tersebut. Padahal sebelumnya Taufik bersikukuh mencalonkan diri sebagai calon wagub DKI dari Gerindra.

Apalagi, saat itu, Taufik juga menyebut jika di internal Gerindra telah sepakat menunjuk dirinya menjadi calon wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno.

"Saya mengamankan kebijakan ketua umum," ucap Taufik.
(ugo/ugo)


BACA JUGA