Pernyataan Taufik merespons usulan-usulan yang muncul di kalangan anggota dewan, khususnya di Fraksi Partai Gerindra.
"Saya bilang teman-teman, jangan saya. Kenapa? Nanti dibilang ada conflict of interest, jadi kita jaga," ujar Taufik saat diminta konfirmasi, Jumat (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, Gerindra dan PKS akan mengajukan masing-masing dua nama untuk tim tersebut. Mereka akan menguji dua calon yang diajukan PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
"Bukan dong, kan yang mengusulkan nanti dua partai. Masa saya tanda tangan [mengajukan ke DPRD] enggak tahu orangnya bagaimana," ucapnya.
Gerindra mengajukan syarat uji kelayakan dan kepatutan jika PKS ingin mengajukan dua nama cawagub. Hal ini diputuskan menyusul ancaman PKS mematikan mesin partai jika tak dapat kursi DKI 2.
Anggota Majelis Syuro PKS Triwisaksana sebelumnya menyatakan tak setuju soal kesepakatan dengan Gerindra untuk melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test).
Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut justru memunculkan anggapan jika calon wagub tersebut tidak mampu.
Menurut Sani sebenarnya partai tak berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ia menyebut umumnya proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam rangka pemilihan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala dinas, dan sebagainya. Sedangkan untuk wagub, kata Sani tidak diperlukan proses tersebut.
"Mana ada wakil gubernur, gubernur, kepala daerah di tempat lain dites dulu," katanya "Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes, calon PKS dikenalkan ke Gerindra khususnya ya, PKS ya buat apa, calonnya dari PKS."