Taufik Gerindra Enggan Jadi Ketua Tim Penguji Calon Wagub DKI

CNN Indonesia | Jumat, 09/11/2018 19:58 WIB
Taufik Gerindra Enggan Jadi Ketua Tim Penguji Calon Wagub DKI Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M Taufik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik menolak menjadi ketua tim uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

Pernyataan Taufik merespons usulan-usulan yang muncul di kalangan anggota dewan, khususnya di Fraksi Partai Gerindra.

"Saya bilang teman-teman, jangan saya. Kenapa? Nanti dibilang ada conflict of interest, jadi kita jaga," ujar Taufik saat diminta konfirmasi, Jumat (9/11).


Ia mengatakan Gerindra masih membahas dua nama yang akan diajukan sebagai tim uji kelayakan dan kepatutan. Namun Taufik memastikan dirinya tak masuk dalam dua nama tersebut.

Nantinya, Gerindra dan PKS akan mengajukan masing-masing dua nama untuk tim tersebut. Mereka akan menguji dua calon yang diajukan PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Taufik berujar tim akan menguji kemampuan calon soal visi, misi, program yang diusung Anies-Sandi.
Dia membantah ujian itu dilakukan untuk menjegal laju PKS yang sempat mengancam mematikan mesin partai.

"Bukan dong, kan yang mengusulkan nanti dua partai. Masa saya tanda tangan [mengajukan ke DPRD] enggak tahu orangnya bagaimana," ucapnya.

Gerindra mengajukan syarat uji kelayakan dan kepatutan jika PKS ingin mengajukan dua nama cawagub. Hal ini diputuskan menyusul ancaman PKS mematikan mesin partai jika tak dapat kursi DKI 2.

Anggota Majelis Syuro PKS Triwisaksana sebelumnya menyatakan tak setuju soal kesepakatan dengan Gerindra untuk melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test).

Sani, sapaan akrab Triwisaksana mengatakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut justru memunculkan anggapan jika calon wagub tersebut tidak mampu.

Menurut Sani sebenarnya partai tak berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ia menyebut umumnya proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam rangka pemilihan Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala dinas, dan sebagainya. Sedangkan untuk wagub, kata Sani tidak diperlukan proses tersebut.

"Mana ada wakil gubernur, gubernur, kepala daerah di tempat lain dites dulu," katanya "Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes, calon PKS dikenalkan ke Gerindra khususnya ya, PKS ya buat apa, calonnya dari PKS."
(dhf/ugo)


BACA JUGA