Polri Tak Persoalkan Gugatan Praperadilan SP3 Kasus Sukmawati

CNN Indonesia | Senin, 12/11/2018 23:58 WIB
Polri Tak Persoalkan Gugatan Praperadilan SP3 Kasus Sukmawati Kasus Sukmawati kembali mengemuka, seiring gugatan praperadilan SP3 kasus dugaan penistaan agama. Foto: REUTERS/Beawiharta
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian tidak mempersoalkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Azam Khan. Azam meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membatalkan dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri, tidak sah.

Sukmawati terjerat kasus pada puisinya yang berjudul Ibu Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, gugatan praperadilan merupakan langkah yang diizinkan dalam hukum apabila pelapor merasa tidak puas dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi.


"Kalau digugat itu enggak ada masalah, karena memang ada prosedurnya. Memang aturannya demikian, kalau tidak puas ya ajukan praperadilan," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/11).


Dia pun menegaskan, penerbitan SP3 merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik dan diterbitkan berdasarkan keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kewenangan penyidik dalam menerbitkan SP3 tidak bisa diganggu gugat atau diintervensi oleh pihak mana pun.

Setyo menambahkan, penyidik akan membeberkan seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati dalam persidangan sesuai dengan materi yang diputuskan oleh hakim.

"Kalau misalnya diajukan di sidang, ya materi sidangnya apa diminta, ya harus dilakukan," tutur jenderal bintang dua itu.

Sebelumnya, PN Jaksel Indonesia lewat majelis hakim tunggal Dedy Hermawan diminta membatalkan dan menyatakan tidak sah SP3 Nomor: SPPP/3A Subdit-I/V/2018/Dir Tipidum, tanggal 11 Mei 2018, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.


SP3 tersebut dikeluarkan Bareskrim Polri untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pemohon Azam, Nasrullah Nasution, saat membacakan permohonan praperadilan terhadap SP3 kasus Sukmawati yang dikeluarkan Bareskrim, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/11).

Nasrullah juga meminta hakim menerima permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Pemohon dalam praperadilan ini adalah Azam Khan, pihak yang juga melaporkan Sukmawati atas dugaan penistaan agama terkait puisi berjudul Ibu Indonesia.

"Membatalkan dan menyatakan tidak sahnya surat perintah Penghentian penyelidikan Nomor: SPPP/3A Subdit-I/V/2018/Dir Tipidum, tanggal 11 Mei 2018, Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia," kata Nasrullah.

Nasrullah melanjutkan pihaknya juga meminta hakim memerintahkan termohon I, II, dan III, untuk melanjutkan penyelidikan perkara laporan pemohon Nomor: LP/450/IV/2018/Bareskrim tanggal 4 April 2018, serta melanjutkan proses penyidikan terhadap diri terlapor sebagai tersangka.

(mts/ain)