Wapres Sebut Kartu Nikah Lebih Efisien, Bisa Dibawa-bawa

CNN Indonesia | Selasa, 13/11/2018 18:00 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Kemenag menerbitkan kartu nikah. Dia meyakini kartu nikah tak akan membebani anggaran pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Kementerian Agama menerbitkan kartu nikah. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kartu nikah yang diluncurkan Kementerian Agama lebih efisien bagi warga karena dapat dibawa ke mana pun.

"Iya efisien saja itu. Kadang kan ke hotel (ditanya) mana kartunya, (pas dicocokkan) loh beda alamatnya. Kalau ke bank juga kadang butuh istrinya mana, (buktinya) masa mau bawa buku kawin ke mana-mana," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/11).

JK meyakini pembuatan kartu nikah itu tak akan membebani anggaran pemerintah. Menurut dia, pembuatan kartu nikah hanya menghabiskan biaya sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000.

Lihat juga:

Menag Tegaskan Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah

"Ya paling segitu, sedangkan ongkos kawinan berapa ongkosnya (lebih mahal)," ujarnya berseloroh.

Kemenag sebelumnya meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis website yang digunakan Kantor Urusan Agama untuk mengelola administrasi pencatatan nikah.

Penerbitan kartu nikah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pencatatan nikah dengan basis data yang terintegrasi.

Lihat juga:

Kemenag Luncurkan Kartu Nikah, DPR Minta Kaji Ulang

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kemenag mengkaji ulang penerbitan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah yang rencananya dimulai pada akhir November 2018.

Bambang berkata status seseorang yang sudah menikah atau tidak, secara nasional sudah terdata di KUA dengan buku nikah sebagai bukti. Selain itu juga tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) untuk keperluan keterangan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Selain itu, Bambang meminta agar Kemenag memberi penjelasan secara komprehensif kepada Komisi VIII DPR, terutama terkait urgensi dikeluarkannya kartu nikah tersebut.

"Agar dalam menetapkan program pembuatan kartu nikah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi tumpang tindih data, baik di Kemenag maupun di Disdukcapil," kata politikus Golkar itu. (pris/wis)