Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden
Jusuf Kalla (JK) membuka pameran industri pertahanan
Indo Defence 2018 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11). Dalam sambutannya, JK mengingatkan soal kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman terjadinya perang.
Dalam sambutannya, JK menilai pameran alat utama sistem pertahanan (alutsista) ini dapat meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Ia membandingkan dengan kondisi Indonesia pada era '90-an yang masih kesulitan memperoleh alutsista.
"Maka negara harus siap, mandiri, di samping kerja sama juga dengan negara lain," ujar JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK mengatakan, setiap negara di dunia pasti membutuhkan sarana prasarana guna menjamin keamanan dan pertahanan bangsanya. Untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan itulah setiap negara pada akhirnya memiliki angkatan bersenjata.
Oleh karena itu, lanjut JK, pameran ini dinilai dapat menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan bagaimana suatu negara mengembangkan teknologi pertahanan keamanan.
"Yang selalu harus kita ingat, dalam keadaan damai harus siap untuk perang, dalam keadaan perang harus siap untuk damai," kata pria yang juga dikenal sebagai pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.
Selama ini, lanjut JK, Indonesia telah mengalami berbagai konflik dan ancaman internal. Namun dengan berbagai upaya pertahanan, konflik itu dapat diselesaikan.
"Teroris juga termasuk suatu kekhawatiran dan bahaya dari banyak negara, maka suatu negara harus siap menghadapi segala kemungkinan," ucap JK.
Di sisi lain, kata JK, perkembangan industri pertahanan di suatu negara dapat memberikan banyak manfaat untuk kemajuan masyarakat.
"Karena itu ini jadi pegangan kita, di samping membeli, juga bisa menjual sesuai kemampuan industri kita," imbuhnya.
Pameran Indo Defence 2018 digelar 7 hingga 10 November 2018 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Pameran ini disebut sebagai bagian dari konsep diplomasi pertahanan Indonesia untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran dunia.
Dalam pembukaan pameran ini hadir pula Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah menteri pertahanan negara tetangga.
(pris/arh)