Gerindra: Sandiaga Diwakafkan untuk Dukung Demokrat, PAN, PKS

CNN Indonesia | Selasa, 13/11/2018 19:50 WIB
Gerindra: Sandiaga Diwakafkan untuk Dukung Demokrat, PAN, PKS Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menanggapi sikap Partai Demokrat di Pemilu 2019, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/11). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan tidak ada kesepakatan sejak awal untuk mendistribusikan coat tail effect atau efek ekor jas kepada partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, Gerindra kata dia, sejak awal telah mewakafkan Sandiaga Uno, yang sebelumnya merupakan kader Gerindra, kepada PKS, PAN dan Demokrat yang tergabung di Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk kesolidan koalisi dan membantu perolehan kursi partai-partai tersebut di parlemen.

"Makanya Sandi kita wakafkan untuk memberikan support kepada partai-partai non-Gerindra. [Coat tail effect] di kami ya, supaya, kan kami juga punya kepentingan bagaimana PAN kursinya banyak, PKS kursinya banyak, Demokrat kursinya banyak," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/11).


Diketahui, efek ekor jas dalam pilpres terkait dengan peningkatan elektabilitas parpol akibat elektabilitas capres. Syaratnya, parpol tersebut memiliki keterikatan citra yang lekat dengan capres terkait. Misalnya, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra.

Muzani mengaku tak akan membiarkan elektabilitas parpol anggota koalisi Prabowo-Sandiaga jatuh. Sebab, kata dia, ketiga partai itu lah yang akan mengamankan posisi dan kebijakan di parlemen jika Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019.

"Kalau kemudian basis dukungan parlemennya rendah kami akan kerepotan. Masalahnya juga di situ. Kami tak akan tinggal diam terhadap elektabilitas partai-partai itu," ujarnya.

Muzani mengklaim efek ekor jas terhadap partai yang mencalonkan kadernya sebagai capres merupakan konsekuensi yang tidak pernah terbayang sebelumnya akibat penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apalagi, saat pembahasan UU Pemilu, dia mengatakan Gerindra berada dalam posisi terdepan yang memperjuangkan ambang batas presiden sebesar nol persen.

"Tapi kalau kemudian ini sebagai sebuah kenyataan harus dihadapi, ya takdirnya sudah begitu, mau gimana lagi," kata dia.


Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui partainya menghadapi tantangan lebih berat di Pemilu 2019 mendatang. Salah satu faktornya karena Demokrat tidak memiliki calon presiden. Dia pun membandingan Demokrat dengan partainya Jokowi dan Prabowo.

Kata dia, survei membuktikan bawah partai politik yang memiliki calon presiden, akan meraih suara lebih tinggi.

"Contohnya PDIP dengan Jokowi sebagai capres dan Gerindra dengan Prabowo sebagai capres, suara parpol (partai politik) itu sangat tajam. Sebaliknya parpol yang tidak punya capres, suaranya menurun, dan itu realitasnya," kata SBY di hadapan para caleg Partai Demokrat di ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (10/11).

(swo/arh)