Analisis

Polarisasi Bangsa di Balik Film Ahok dan Hanum

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 07:48 WIB
Polarisasi Bangsa di Balik Film Ahok dan Hanum A Man Called Ahok serta Hanum&Rangga, dua film beda genre dan segmen yang diputar di bioskop secara bersamaan telah mengundang kegaduhan politik.. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Layar bioskop telah membuat gaduh, terutama para warganet Indonesia di media sosial. Bukan karena perebutan tahta box office Indonesia, melainkan akibat gaduh dua kubu pendukung film yang secara tak langsung terkait dengan kontesasi pemilu dan pilpres 2019.

Sejak 8 November 2018 lalu secara bersamaan muncul di layar bioskop Indonesia dua film yang sebetulnya tak bisa dibandingkan baik dari segi cerita maupun segmen. Namun, akibat polarisasi politik yang kental sejak Pilkada DKI 2017 dan jelang Pemilu 2019, dua film itu pun menjadi pemecah.

'A Man Called Ahok' serta 'Hanum&Rangga (Faith and the City)', adalah dua film yang sama-sama diangkat dari kisah di buku para tokoh utama di dalamnya.



Film pertama, sesuai judulnya mengangkat tema Ahok --mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini jadi terpidana penistaan agama-- saat kecil dan merintis karier politik melayani rakyat sebagai kepala daerah di Bangka Belitung.

[Gambas:Instagram]

Di sudut lain, film kedua, menceritakan kisah percintaan Hanum Salsabiela Rais dengan suaminya Rangga Almahendra. Dari sinopsis yang dilansir situs resmi film, www.hanumrangga.com, fim itu mengangkat kisah pernikahan Hanum di kota New York dengan segala dilematikanya.

Hanum sendiri di kehidupan nyata dikenal sebagai putri dari mantan Ketum PP Muhammadiyah, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah, juga Ketua Dewan Pembina PAN, dan tokoh pergerakan 212 M Amien Rais.

[Gambas:Instagram]

Sepintas, dua film itu beda kategori dan segmen meskipun sama-sama diangkat dari kisah yang telah dibukukan. Namun, hal yang menjadi kedua film tersebut dipertentangkan adalah latar belakang tokoh yang diperankan utama dalam kedua film tersebut.

Ahok terjerembab ke balik bui akibat tudingan penistaan agama yang melahirkan gerakan 212 di mana salah satu motornya adalah Amien Rais. Ahok sendiri menjadi sebagai gubernur setelah Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres 2014. Jokowi sendiri kini terdaftar sebagai capres nomor urut 01 untuk Pilpres 2019.


Di sudut lain, Hanum selain sebagai putri dari Amien Rais, kini dia pun dikenal sebagai tokoh oposisi. Apalagi, Hanum pun tercatat sebagai Caleg Dapil VI DI Yogyakarta dari PAN. Dan, PAN sendiri berada di kubu capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Hal itu, serta perdebatan politik yang melingkupi hadirnya dua film itu pun membuat insan perfilman nasional jengah. Salah satunya mantan wartawan yang kini lebih dikenal sebagai sutradara kawakan, Joko Anwar. Joko lewat media sosialnya mengkritik ihwal kedua film tersebut yang kemudian dibandingkan serta diangkat jadi alat politik oleh kedua kubu capres jelang Pilpres 2019.

"Film kok dijadikan alat political bully. Shame on you, dari pihak mana aja. Shame on you. Jauhi film dari kelakuan politik menyebalkanmu lah. Satu film dibuat oleh puluhan, bahkan ratusan orang yang punya pandangan politik beda, atau nggak peduli sama politik seperti kamu. Shame," ujarnya melalui akun twitter @jokoanwar, Senin (12/11).



Pengamat komunikasi politik Universitas Padjajaran (Unpad) Dadang Rahmat Hidayat menilai perdebatan di ranah publik itu menjadi cerminan polarisasi atau keterbelahan kubu di masyarakat.

"Walau based on true story angle-nya maupun konstruksinya bisa dibuat sedemikian rupa, kelihatannya kedua film ini entah disengaja atau tidak, menggambarkan polarisasi yang selama ini sudah ada," tutur Dadang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (13/11).

Mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu sendiri menilai polarisasi di tengah masyarakat sebetulnya telah terjadi sejak Pilpres 2014 silam, di mana Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.


Polarisasi itu pun dinilainya menguat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Saat itu ada tiga kubu kandidat yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylfiana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Kala itu sempat ramai misalnya, masjid yang memasang pemberitahuan tak akan melakukan salat jenazah bila mendukung penista agama (entitas yang didefinisikan pada Ahok).

"Mulai dari Pilpres 2014, lebih tajam lagi di Pilkada DKI Jakarta walaupun sebenarnya komponennya tidak linear ya. Tidak linear itu ada yang berbeda koalisinya itu kan ya. Ini cerminan Pilpres 2014, ke Pilkada DKI 2017, lalu ke Pilpres 2019," tutur Dadang.

Polarisasi Bangsa di Balik Gaduh Ahok dan Hanum di Bioskop(Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amien mendapatkan nomor urut calon 01, sementara lawan politiknya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan nomor urut 02. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Dua Film yang Perkuat Psikologi Publik yang Berpolarisasi

Kendati begitu, Dadang tidak begitu yakin polarisasi itu justru menguat akibat kemunculan kedua film ini. Sebaliknya, Dadang melihat perdebatan dua film itu justru menunjukkan psikologi publik yang sudah terbentuk soal polarisasi. Salah satunya yang biasa dilihat di media sosial antara 'Cebong' dan 'Kampret'

"Polarisasi pasca Pilpres, Pasca Pilkada DKI dan sekarang berlanjut dengan Pilpres. Tampaknya secara psikologi publik film ini memperkuat polarisasi itu tampak dari komentar dari netizen atau mungkin di wacana lain di platform lain itu keliatannya seperti itu," tutur Dadang.

Lebih lanjut menurut Dadang, polarisasi di masyarakat juga dibentuk dari pemberitaan dan acara yang disajikan media massa kepada publik.

Beberapa media massa misalnya memperkuat polarisasi itu dengan tayangan-tayangan debat yang tidak menampilkan solusi, melainkan memperkuat adu argumen antara dua kubu. Hal itu pun belum ditambah, media massa partisan atau mengejar pembaca di dunia maya.

"Itulah jangankan film sebuah pemberitaan saja sangat mungkin ada konstruksi di dalamnya, kan begitu. Polarisasi ini juga sebetulnya beberapa media memperkuat polarisasi yang ada misalnya dalam debat atau talkshow-nya. bukan menampilkan bagaimana how to solve the problem," tutur Dadang.
Polarisasi Bangsa di Balik Gaduh Ahok dan Hanum di BioskopPemeran utama A Man Called Ahok. (CNN Indonesia/M Andika Putra)


Sementara itu, Pengamat Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai polarisasi yang terjadi akibat kedua film ini merupakan konsekuensi dari sistem politik yang liberal di Indonesia. Hal itu ditambah dengan era demokrasi digital yang mana kontestasi politik atau adu argumen banyak memanfaatkan kanal-kanal media.

"Sosial media itu dijadikan alat untuk keberpihhakan politik keberpihakan itu saling bersebrangan. Saling bersebrangan itu meluas menjadi pandangan yang penting berbeda. dengan pandangan otu maka apa yang dimiliki oleh lawan politik harus berbeda dengan dirinya apapun yang ditonton oleh lawan politik ini harus berbeda dengan yang ditonton oleh lawan politik," tutur Ubed terpisah.

Ia juga menyebut polarisasi yang muncul akibat film Ahok dan Hanum merupakan suatu kelainan di dalam kontestasi politik. Kontestasi saat ini, kata Ubed, bukan semata bicara gagasan, tokoh, tetapi juga ihwal gaya hidup. Bukan tidak mungkin kata Ubed polarisasi semacam ini akan terus meluas ke hal-hal lain seperti musik hingga makanan.

"Nanti yang dimakan oleh kubunya Jokowi apa yang dimakan kubu Prabowo apa, itu akan meluas sampai soal kuliner. Ini sebetulnya menunjukan juga makin rendahnya kualitas kontestasi, yang mana kontestasi gagasan bergeser jadi kontestasi gaya hidup," tutur Ubed.

"Ini tidak substansi dan bukan sesuatu yang penting di Pilpres, tapi lucunya masyarakat atau penggemar atau simpatisannya melakukan itu," lanjutnya.
Polarisasi Bangsa di Balik Gaduh Ahok dan Hanum di BioskopHanum Rais. (Endro Priherdityo)

Ubed menerangkan kondisi polarisasi akibat kedua film itu juga muncul lantaran pembiaran oleh para elite politik dari kedua kubu terhadap sikap-sikap para pendukungnya. Para elite itu melakukan pembiaran dengan tidak memberikan edukasi politik gagasan.

Lantaran miskinnya edukasi politik gagasan, akhirnya yang bertarung politik gaya hidup. Bahkan, menurut Ubed para elite politik memberikan contoh yang serupa kepada pendukung, misalnya dengan mempertontonkan pertarungan diiksi 'genderuwo', 'sontoloyo', dan 'tampang Boyolali'.

"Nampaknya elite politiknya juga sudah kehilangan gagasan idenya sudah berputar-putar di situ akibatnya meluas ke mana-mana ya," kata Ubed.

Menurut Ubed kondisi ini dapat diredam dengan cara melakukan edukasi politik gagasan kepada masyarakat. Tim sukses kedua kubu, lanjut dia, harus membuat tim untuk melakukan edukasi-edukasi politik gagasan kepada para pendukungnya agar tidak melakukan hal yang saat ini terjadi.

"Edukasi politik di mana dalamnya disampaikan gagasan politik, ide-ide pentingnya," tutur dia. (sah/kid)