RUU Antikekerasan Seksual Disebut Mandek Karena Isu LGBT

CNN Indonesia | Kamis, 15/11/2018 07:46 WIB
RUU Antikekerasan Seksual Disebut Mandek Karena Isu LGBT Ilustrasi LGBT. (REUTERS/Lucy Nicholson)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sudah diajukan selama 10 tahun, Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual tak juga selesai di meja DPR. Komnas Perempuan mengatakan pembahasan RUU tersebut terganjal karena parlemen menganggap aturan tersebut mengakui eksistensi kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Anggota Komnas Perempuan Sri Nurherwati mendesak Komisi IX DPR RI berhenti mempersoalkan konten LGBT dalam RUU itu. Pasalnya, Sri melihat urgensi perundangan itu semakin besar menyusul sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang marak.

Misalnya, kasus yang menimpa Baiq Nuril, mantan guru honorer asal Mataram, NTB, yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan justru setelah ia mengalami pelecehan seksual, belum lama ini.


"Di DPR kan sekarang ini terhanyut seolah-olah RUU Kekerasan Seksual ini soal pengakuan LGBT. Saya kira ini yang harus kita tegaskan, sebaiknya DPR segera membahasnya," ujar Sri saat ditemui di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/11).

Dia menyebut persepsi pengakuan LGBT itu muncul di Komisi IX DPR karena ada bagian dari draf yang berusaha melindungi korban kekerasan seksual tak hanya heteroseksual, tapi juga termasuk homoseksual. Padahal, yang dipersoalkan anggota dewan dan apa yang diatur di RUU itu dua hal yang berbeda.

"Kekerasan seksual itu kan tidak hanya dialami warga negara yang hetero, yang homo juga mengalami. Tapi bukan berarti kita melegalkan atau mendukung LGBT, konteksnya adalah kekerasan seksual," jelas Sri.

Pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sempat mencuat kala kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMP asal Bengkulu, terungkap pada pertengahan 2016.

Kalaupun DPR masih keberatan dengan bagian yang dianggap mendukung LGBT, Sri memohon parlemen tetap meneruskan pembahasan untuk mencegah diskriminasi korban kekerasan seksual yang lain.

"Kalau memang untuk melindungi korban, bahas melindungi korban seperti apa. Jangan terjebak dalam polemik LGBT atau bukan karena ini sudah mendesak, kekerasan seksual korbannya sudah terlalu banyak," pungkas Sri.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sejatinya sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018. Namun hingga saat ini, pembahasannya masih belum menemui kata sepakat.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada Maret 2018 menunjukkan selama 2017 terjadi kekerasan di ranah publik sebanyak 3.528 kasus. Tiga jenis kasus yang terbanyak terjadi adalah pencabulan 911 kasus, pelecehan seksual 708 kasus, dan perkosaan 669 kasus.

Sementara di ranah privat, Komnas Perempuan mencatat ada 9.609 kasus. Jenis kekerasan tertinggi dalam ranah ini adalah kekerasan terhadap istri 5.167 kasus, kekerasa terhadap anak perempuan 2.227 kasus, dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.873 kasus.

(bin/arh)