Wawan mengatakan isu tersebut merupakan hoaks dan tidak benar sehingga cenderung mendiskreditkan BIN.
"BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa," terang Wawan dalam keterangan resmi, Minggu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya beredar kabar permintaan klarifikasi di akun Twitter mantan anggota DPR-RI Joko Edy Abdurrahman. Kabar yang beredar mengatakan Kepala BIN menyuap sejumlah ormas mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, dan KMHDI yang masing-masing mendapatkan dana Rp200 juta per bulan, dan ketua PB mendapat Rp20 juta per bulan.
Uang tersebut dikabarkan merupakan upaya agar ormas mahasiswa tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi.