Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara kepala
Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah kabar
hoaks yang mengatakan pihaknya menyuap sejumlah organisasi mahasiswa agar tak mengkritisi pemerintah.
Wawan mengatakan isu tersebut merupakan hoaks dan tidak benar sehingga cenderung mendiskreditkan BIN.
"BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa," terang Wawan dalam keterangan resmi, Minggu (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Wawan mengatakan BIN tidak mempermasalahkan kritik dan saran yang disampaikan masyarakat selama dilengkapi data dan fakta, serta solusi.
Ia menekankan semua ormas berhak untuk memberikan kritik dan saran. Selama kritik yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan, bukan berupa hoaks dan fitnah agar tak terkena sanksi berupa UU ITE.
"BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU," imbuhnya.
Sebelumnya beredar kabar permintaan klarifikasi di akun Twitter mantan anggota DPR-RI Joko Edy Abdurrahman. Kabar yang beredar mengatakan Kepala BIN menyuap sejumlah ormas mahasiswa seperti PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, dan KMHDI yang masing-masing mendapatkan dana Rp200 juta per bulan, dan ketua PB mendapat Rp20 juta per bulan.
Uang tersebut dikabarkan merupakan upaya agar ormas mahasiswa tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi.
(evn)