Kubu Jokowi Akui Paket Ekonomi XVI di Luar Nawa Cita

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo memang di luar Nawa Cita.

Pernyataan itu merespons kritik juru bicara Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Handi Risza Idris yang menilai paket kebijakan ekonomi jilid XVI jauh dari program Nawa Cita Jokowi.

Nawa Cita, kata Hasto, adalah sembilan program prioritas Jokowi-JK yang dirancang untuk menjawab persoalan pada 2014.

"Nawa Cita menjawab turunnya wibawa negara, intoleransi, dan aspek ekonomi. Hal pokok ini yang dijawab sembilan agenda prioritas tadi. Di luar itu tetap bisa dilaksanakan sebagai perluasan tanggung jawab Pemerintah," ujar Hasto dalam jumpa pers diJakarta, Senin (19/11).

Lihat juga: Tim Prabowo Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Jauh dari Nawacita

Meski di luar Nawa Cita, Hasto menyatakan paket kebijakan ekonomi XVI masih berpegangan pada Pasal 33 UUD 1945 soal pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Ia menyebut Jokowi tidak membuka keran investasi 100 persen bagi sektor-sektor strategis, seperti pertambangan, perminyakan, energi, dan kekayaan alam lainnya.

Jokowi hanya membuka keran investasi di sektor-sektor yang membutuhkan teknologi tinggi yang belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia.

Lihat juga: Harapan Sirna dan Ancaman Golput Keluarga Korban HAM

"Tentu kalau di bidang-bidang yang membutuhkan teknologi tinggi, kita belajar dari Jepang dan Korea untuk mengadakan kerja sama," tuturnya.

Hasto juga mengklaim paket kebijakan ekonomi XVI tidak akan membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

"Terkait UMKM, Pemerintah mendorong mereka untuk berkolaborasi, mendorong UMKM untuk masuk pasar internasional dengan demikian paket ekonomi terkait perkembangan teknologi begitu cepat," ucap dia.

Pemerintahan Jokowi pada Jumat (16/11) lalu menelurkan paket kebijakan ekonomi XVI. Dalam paket itu, Pemerintah mengizinkan aliran modal asing mengisi hingga 100 persen di 54 sektor usaha.

Lihat juga: Barisan Para Emak dan Harga Ayam di Antara Jokowinomics

Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, sektor yang dimaksud antara lain: industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, warung internet (warnet), jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, hingga gedung pertunjukan seni.

Kubu oposisi menuding paket kebijakan itu tidak pro rakyat dan cenderung melenceng dari Nawa Cita Jokowi.

"Hal ini menunjukkan Pemerintah semakin jauh dari Nawa Cita dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," ucap Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Handi Risza Idris. (dhf/wis)