Ketua DPRD DKI Berharap Januari Sudah Ada Pendamping Anies
CNN Indonesia
Kamis, 22 Nov 2018 06:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap sudah ada wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno pada Januari 2019.
Prasetio meminta kepada PKS dan Gerindra selaku pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017, segera memilih calon wagub yang paham soal Jakarta dan pengelolaan APBD.
Dia juga meminta agar Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik segera menyetujui rekomendasi calon PKS untuk diajukan ke DPRD.
"Saya minta kepada dua parpol pengusung (PKS dan Gerindra) kira-kira Januari ini harus sudah ada wagub. Saya meminta kepada dua partai ini sudahlah jangan gontok-gontokan, duduk rapi, duduk bareng," kata Prasetio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).
Politikus PDIP ini menilai Anies selaku Gubernur DKI Jakarta perlu segera memiliki pendamping. Apalagi, sisa jabatan Anies masih terbilang lama yakni sekitar empat tahun.
"Kalau Pak Anies dipanggil presiden atau siapa, itu kan meninggalkan Balai Kota, harus ada peran wagub," ucap Anies.
Kursi wagub DKI kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. PKS dan Gerindra selaku partai pengusung memiliki kewenangan untuk mengajukan calon pengganti.
Kedua partai bersepakatan kursi DKI 2 akan diserahkan kepada PKS. Dalam memilih calon wagub tersebut, ada proses fit and proper test yang harus dilalui sebelum nama calon wagub diajukan ke DPRD.
Namun, hingga kini proses fit and proper test tersebut masih belum dilaksanakan. Kedua partai sampai saat ini baru sampai tahap memilih nama-nama yang duduk dalam tim tersebut.
Sikap PKS
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi mengatakan uji kelayakan dan uji kepatutan untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak penting.
Fit and proper test tersebut merupakan kesepakatan antara DPW PKS DKI dan DPD Gerindra DKI dalam rangka memilih calon wagub untuk diajukan ke DPRD DKI.
"Enggak penting (fit and proper test)," kata Suhaimi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Suhaimi menuturkan antara PKS dan Gerindra sudah jelas bersepakat kursi DKI 2 diserahkan ke PKS. Karenanya, menurut Suhaimi tak diperlukan lagi proses fit and proper test tersebut.
"Sudah diserahkan ke PKS ya tinggal PKS menentukan saja," ujarnya.
PKS, sambung Suhaimi, juga memiliki kemampuan untuk bisa menilai kadernya sebelum diajukan sebagai calon wagub ke DPRD DKI.
"PKS sudah bisa menilai ini layak untuk bisa menjadi wagub gitu," ucap Suhaimi.
Lebih dari itu, Suhaimi menegaskan proses fit and proper test semakin memperpanjang proses pengisian jabatan wagub DKI. Pasalnya, kedua partai harus terlebih dulu membentuk tim fit and proper test kemudian memilih orang untuk duduk dalam tim tersebut.
Setelah itu, tim juga masih perlu menentukan kriteria apa saja untuk memilih calon wagub.
"Itu akan panjang itu, tadinya awalnya yang kita pahami fit proper itu adalah internal karena itu bukan persyaratan yang diatur oleh undang-undang, itukan internal diselesaikan internal," tutur Suhaimi.
"Fit and proper sudahlah kita ngobrol saja dengan cawagubnya nah gitu sehingga Pak Syakir (Ketua DPW PKW DKI) pun yang hadir saat itu di Gerindra itu setuju tentang itu," katanya.
(dis/ugo)
Prasetio meminta kepada PKS dan Gerindra selaku pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017, segera memilih calon wagub yang paham soal Jakarta dan pengelolaan APBD.
Dia juga meminta agar Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik segera menyetujui rekomendasi calon PKS untuk diajukan ke DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP ini menilai Anies selaku Gubernur DKI Jakarta perlu segera memiliki pendamping. Apalagi, sisa jabatan Anies masih terbilang lama yakni sekitar empat tahun.
Kedua partai bersepakatan kursi DKI 2 akan diserahkan kepada PKS. Dalam memilih calon wagub tersebut, ada proses fit and proper test yang harus dilalui sebelum nama calon wagub diajukan ke DPRD.
Namun, hingga kini proses fit and proper test tersebut masih belum dilaksanakan. Kedua partai sampai saat ini baru sampai tahap memilih nama-nama yang duduk dalam tim tersebut.
Sikap PKS
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi mengatakan uji kelayakan dan uji kepatutan untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak penting.
Fit and proper test tersebut merupakan kesepakatan antara DPW PKS DKI dan DPD Gerindra DKI dalam rangka memilih calon wagub untuk diajukan ke DPRD DKI.
"Enggak penting (fit and proper test)," kata Suhaimi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Suhaimi menuturkan antara PKS dan Gerindra sudah jelas bersepakat kursi DKI 2 diserahkan ke PKS. Karenanya, menurut Suhaimi tak diperlukan lagi proses fit and proper test tersebut.
"Sudah diserahkan ke PKS ya tinggal PKS menentukan saja," ujarnya.
PKS, sambung Suhaimi, juga memiliki kemampuan untuk bisa menilai kadernya sebelum diajukan sebagai calon wagub ke DPRD DKI.
"PKS sudah bisa menilai ini layak untuk bisa menjadi wagub gitu," ucap Suhaimi.
Lebih dari itu, Suhaimi menegaskan proses fit and proper test semakin memperpanjang proses pengisian jabatan wagub DKI. Pasalnya, kedua partai harus terlebih dulu membentuk tim fit and proper test kemudian memilih orang untuk duduk dalam tim tersebut.
Setelah itu, tim juga masih perlu menentukan kriteria apa saja untuk memilih calon wagub.
"Itu akan panjang itu, tadinya awalnya yang kita pahami fit proper itu adalah internal karena itu bukan persyaratan yang diatur oleh undang-undang, itukan internal diselesaikan internal," tutur Suhaimi.
"Fit and proper sudahlah kita ngobrol saja dengan cawagubnya nah gitu sehingga Pak Syakir (Ketua DPW PKW DKI) pun yang hadir saat itu di Gerindra itu setuju tentang itu," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK