Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Wakil Presiden nomor urut 02
Sandiaga Uno mengaku tak akan bisa menyanggupi kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta jika dipukul rata ke semua
guru di seluruh Indonesia.
Namun dia memastikan pihaknya akan mementingkan kesejahteraan guru terutama para guru yang berada di pelosok dan perbatasan Indonesia.
"Kalau dipukul rata Rp20 Juta enggak akan sanggup, tapi pemikiran kita, kualitas itu yang kita tingkatkan," kata Sandi di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebenarnya, kata Sandi, fokus dari pernyataan Mardani Ali Sera terkait usulan menaikan gaji guru hingga Rp20 juta itu bukan terkait pada nominal uang yang digelontorkan tapi justru berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, dan bukan besar gaji.
"Kami ingin meningkatkan kesejahteraan guru-guru dan ingin meningkatkan status untuk yang honorer yang sudah belasan tahun bekerja," kata dia.
Menurut Sandi, gaji guru di kota-kota besar saat ini sudah sangat besar, misalnya di DKI, jika ditambah dengan tunjangan sertifikasi tentu sudah lebih dari angka Rp20 juta. Kata Sandi, yang perlu ditingkatkan adalah gaji guru di daerah, pelosok, dan di perbatasan Insonesia.
"Di DKI untuk yang level tertentu yang sudah sertifikasi memang sudah ada di level tinggi (gajinya) tentu yang dipikirkan saat ini guru-guru di pelosok dan perbatasan," kata dia.
Usulan kenaikkan gaji guru hingga Rp20 juta dilontarkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Mardani Ali Sera.
Dia mengatakan jika pemerintah menawarkan gaji puluhan juta, bukan tak mungkin guru dengan kualitas terbaik di seluruh dunia akan datang ke Indonesia untuk melamar menjadi guru.
Menuai Kritik Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengkritik usulan tim pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menjanjikan kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta per bulan.
"Tim Prabowo sudah seharusnya bangun dari tidur dan mimpinya dengan melihat kondisi keuangan negara saat ini," ujar Adri melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).
Adri menjelaskan bahwa jumlah guru di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta orang. Jumlah tersebut sudah termasuk 1,53 juta guru honorer K2.
Dengan demikian, pemerintah mesti menganggarkan Rp64 triliun tiap bulan untuk menggaji guru.
"Maka, setiap tahunnya Negara akan menghabiskan anggaran sebesar Rp768 Triliun hanya untuk menggaji guru, maka dari itu, 43 persen lebih APBN hanya digunakan untuk menggaji guru, dengan catatan, apabila seluruh guru akan mendapatkan gaji sebesar Rp20 juta per bulan," ujar Adri.
Sejumlah guru anggota PGRI. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) |
Adri mengamini bahwa Indonesia memiliki pendapatan negara yang lebih besar dari angka tersebut. Dia mengatakan pendapatan Indonesia pada tahun 2017 mencapai Rp1.750,3 triliun.
Namun, Adri menganggap tim Prabowo-Sandi harus memikirkan matang-matang. Dia mengatakan Masih banyak hal lain yang juga harus turut dianggarkan selain gaji guru.
"Janji-janji itu harus menimbang segala resiko dan dampak yang muncul, sehingga janji-janji itu lebih terasa realistis dan bukan bermimpi," ujar Adri.
Adri lantas menilai permasalahan yang terjadi terkait kesejahteraan guru selama ini bukan soal gaji yang diterima. Menurutnya, masalah yang ada adalah ketimpangan kesejahteraan antara guru honorer dengan guru PNS, sementara beban kerja yang diemban oleh masing-masing guru cenderung sama.
Problem tersebut juga ditambah ketika ada guru honorer telah bertahun-tahun mengajar namun tidak kunjung diangkat sebagai PNS. Seringkali dikarenakan guru yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan studi S1.
Adapula guru honorer yang sudah menyelesaikan study S1, lanjut Adri, tapi tidak kunjung diangkat menjadi guru PNS karena sering terjadi praktik jual-beli jabatan yang tidak dapat terdeteksi oleh pihak berwenang. Menurut Adri, masalah-masalah tersebut sudah ditemui sejak lama.
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menjadi perhatian. Namun, lanjut Adri, hingga kini masih belum tuntas secara menyeluruh.
Berkaca dari sejumlah permasalahan guru tersebut, Adri menilai capres-cawapres sebaiknya tidak sebatas menjanjikan besaran nominal gaji. Menurutnya, asas keadilan bagi seluruh guru yang harus diprioritaskan.
"Sehingga janji gaji Rp.20juta per bulan untuk guru tidak hanya menjadi pencitraan politik, tapi juga bicara tentang permasalahan guru secara menyeluruh," kata Adri.
Apabila Prabowo-Sandi benar-benar menggaji guru Rp20 juta per bulan jika terpilih nanti, menurutnya hal itu sebagai sebuah kemunduran. Menurutnya, seperti yang telah diucapkan sebelumnya, permasalahan guru berkutat pada aspek keadilan.
"Jika gaji guru guru dinaikkan menjadi Rp. 20 juta per bulan, maka kita akan mengalami fase kemunduran, dimana guru akan lebih disibukkan dengan menaikkan gradenya sebagai guru dengan banyaknya aplikasi mutu guru, ketimbang meningkatkan pendidikan, potensi dan kompetensi siswa di sekolah serta kebutuhn operasional sekolah," ujar Adri.
"karena anggaran Negara yang ada habis digunakan hanya untuk menggaji guru dengan hasil anak didik yang tidak terurus," Lanjutnya.
(tst/bmw)