Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP
Hasto Kristianto mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 02
Prabowo Subianto yang tak mepersoalkan rencana pemindahan
Kedutaan Besar Australia untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Ia menilai sikap Prabowo itu berlawanan dengan sejarah (ahistoris) karena tak menghormati sikap resmi pemerintah Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh sejak lama.
"Pak Prabowo seharusnya memahami hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo, dan Indonesia mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina seluas-luasnya. Hal ini bagian dari perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dengan demikian, sikap Pak Prabowo ahistoris," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menegaskan pemindahan kedubes negara-negara tertentu ke Yerusalem sama dengan mengakui wilayah tersebut sebagai ibu kota Israel. Padahal, kata dia, wilayah itu masih sengketa antara Palestina dan Israel.
Lebih lanjut, Hasto menduga ucapan Prabowo itu sebagai upaya mendapatkan dukungan dari pihak tertentu di pilpres. Meski begitu, ia enggan merinci pihak mana yang ingin diraih simpatinya oleh Prabowo tersebut.
"Pilpres bukanlah sekedar kontestasi tanpa prinsip. Seluruh program kebijakan politik luar negeri seluruh capres harus mengacu pada konstitusi," kata Hasto.
Melihat hal itu, Hasto mengatakan keputusan politik Prabowo itu kontraproduktif dengan persepsi yang dibangun pemerintah Indonesia saat ini.
 Calon presiden Prabowo Subianto tak mempersoalkan pemindahan kedubes Australia di Israel ke Yerusalem. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Artinya, kata dia, retorika pidato Prabowo itu tidak sesuai dengan keputusan politiknya.
"Sikap Indonesia sangat tegas, menyesalkan keputusan Australia tersebut. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya ketegasan sikap Presiden Jokowi tersebut," kata Hasto.
Hasto menyampaikan pesan bagi Prabowo agar tak menggadaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia terkait Palestina untuk kepentingan politik yang sempit.
Ia menyarankan seharusnya Prabowo turut mencari solusi dan berjuang bersama pemerintah terkait polemik di Yerusalem saat ini.
"Harus konsisten dengan sikap politik yang terus berpihak terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk mencari solusi aras status Yerusalem tersebut yang saat ini berada di yurisdiksi hukum internasional," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan tak ada persoalan dengan pemindahan kedubes Australia ke Yerusalem. Menurutnya, Australia memiliki hak untuk memutuskan kehendaknya sebagai negara yang berdaulat.
"Saya tidak melihat itu menjadi masalah bagi Indonesia," kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo berbeda dengan sikap Pemerintah Indonesia yang melayangkan protes keras agar Australia membatalkan rencana pemindahan itu. Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
(rzr/pmg)