Proses 61,7 Persen Pelaku Korupsi Politik, KPK Undang Parpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sampai saat ini, Jumat (23/11), KPK telah memproses 61,7 persen pelaku dalam kasus korupsi yang berdimensi politik. Peran partai politik pun didorong untuk menghasilkan calon pemimpin yang bersih.

"Jika dibaca dari data penanganan perkara KPK, sampai hari ini sekitar 61,17 persen orang pelaku diproses dalam kasus korupsi yang berdimensi politik," ujar Febri melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

Lihat juga: KPK Diskusi Bareng 16 Partai, Muncul Ide Revisi UU Parpol

Para pelaku yang diproses itu, lanjutnya, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. Pihak yang terkait merupakan pihak yang bersama-sama melakukan korupsi atau dalam perkara yang sama dimana aktor politik terjerat korupsi.

"Angka-angka ini tentu saja sangat kita sesalkan dan jika boleh berharap, ke depan jumlah pelaku korupsi tidak perlu bertambah lagi," ucapnya.

Febri menambahkan, Data Consumer Price Index (CPI) Indonesia tahun 2017 yang dirilis oleh Transparency International (TI) tahun 2017 pun menunjukkan stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di angka 37. Penyebabnya, salah satunya, adalah turunnya indeks Political and Economic Risk Consultancy (PERC) hingga 3 poin.

Lihat juga: Pertaruhan KPK Bongkar Skandal Century di Tahun Politik

Selain itu, KPK menyoroti kedudukan partai politik semakin strategis dalam Pemilu 2019. Selain karena parpol sebagai satu-satunya pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, para calon yang mengisi kursi DPR dan DPRD juga berasal dari partai politik.

KPK mengundang 16 partai politik untuk hadir dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang ke 13 tahun 2018 pada 4 Desember 2018 di Jakarta sebagai bagian dari Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2018.

"16 parpol yang akan mengikuti kontestasi politik di tahun 2019 nanti, kami pandang akan berperan penting dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden yang berkualitas dan berintegritas yang akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan," kata Febri.

Lihat juga: Bupati Pakpak Bharat, Kepala Daerah ke-104 yang 'Digarap' KPK

Di samping imbauan kepada para penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, pembangunan Sistem Integritas menjadi salah satu upaya yang penting untuk dilakukan.

KPK telah bertemu dan melakukan pembahasan dengan perwakilan 16 partai politik di Gedung KPK C1 pada Kamis (22/11) dan telah mengirimkan undangan kepada seluruh Ketua Umum Partai Politik.

"KPK berharap para Ketua Umum Parpol tersebut dapat hadir dalam kegiatan KNPK ini dan duduk bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tutup Febri.

(dni/arh)