Beda dengan Prabowo, PKS Ungkit Emosi Indonesia dan Palestina

CNN Indonesia | Jumat, 23/11/2018 21:22 WIB
Beda dengan Prabowo, PKS Ungkit Emosi Indonesia dan Palestina PKS tak sependapat dengan Prabowo yang menyebutkan Australia punya kedaulatan di Yerusalem. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyampaikan hal berbeda dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto perihal rencana Australia memindahkan kantor kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ia mengatakan partainya akan terus aktif membela  Palestina sebagai negara merdeka.

"Kami akan selalu aktif bela Palestina yang terjajah sampai saat ini," kata Muzzammil lewat keterangan tertulis, Jumat (23/11).

Keputusan Perdana Menteri Australia Scott Morisson di Yerusalem, imbuh Muzammil, akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Australia karena hubungan emosional masyarakat Indonesia dan Palestina sangat kuat.


"Hubungan emosi rakyat dan pemerintah Indonesia sangat kuat dengan Palestina sejak era Soekarno," ujar Muzzammil.


Ia menegaskan Australia seharusnya dapat menjaga perasaan Indonesia dan dunia Islam dibanding hanya menjaga hubungan dengan satu negara, yakni Israel.

Meskipun Australia memiliki kedaulatan sendiri, Muzammil menilai seharusnya Australia memahami bahwa bagi negara dan bangsa Indonesia, Palestina merdeka adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

"Jika benar Kedubes Australia direalisasikan ke Yerusalem, itu merupakan bentuk kebijakan yang tidak simpati dan empati," tegas Muzammil.

Muzammil kemudian mengingatkan hak kemerdekaan Palestina adalah kebijakan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.


Sebelumnya, Prabowo mengatakan Indonesia harus menghormati keputusan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem. Menurutnya, hal tersebut adalah keputusan Australia yang sebagai negara yang independen dan berdaulat.

Hal ini dinilai bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia menyangkut kebijakan tentang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Pada 16 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan AO untuk meminta penjelasan mengenai keputusan pemerintah Australia tersebut.

Presiden Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Australia Scott Morisson. Bagi Indonesia, langkah Australia ini dianggap menyalahi hukum internasional.

(ani/DAL)