DMI Anggap Makna Radikal Perlu Pendefinisian Jelas
CNN Indonesia
Sabtu, 24 Nov 2018 05:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat Zulkarnaen menjamin tak ada unsur radikalisme di masjid-masjid seperti yang disebutkan BIN.
Zulkarnaen mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla terkait laporan BIN dalam acara Rakernas DMI di Jakarta tadi malam. Ia mengatakan jika dalam kesempatan itu, Wapres JK turut menyinggung soal temuan 41 masjid yang terpapar radikalisme oleh BIN.
"Tadi Pak JK menyampaikan, terpapar itu artinya kena dampak dari sebuah paparan. Jadi ada orang memaparkan kemudian tempatnya masjid sebagai gedung kemudian terpapar atas ceramah," kata Zulkarnaen saat dihubungi Jumat (23/11).
Namun, yang dimaksud radikalisme sendiri menurut dia masih perlu diluruskan. Karena belum ada standar untuk mendefinisikan radikalisme.
"Yang dimaksud radikalisme, tadi Pak JK menyampaikan, ada kalanya seseorang berbicara agak keras berbeda dengan yang lainnya kemudian orang mempersepsikan itu radikal," ujarnya.
"Sehingga kata radikal inipun harus secara definitif harus jelas. Ceramah yang radikal itu seperti apa," sambungnya.
Zul menyatakan, bahwa tidak ada masjid yang radikal. Kategori radikalisme kata dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.
"Mengenai radikalisme itu perlu kesepakatan, apakah yang dimaksud radikalisme itu. Masjid kan tidak masalah," ucapnya.
Disinggung apakah ada penceramah radikal seperti yang dimaksudkan BIN di Jabar, Zulkarnaen menyatakan belum menerima laporan.
"Untuk di Jawa Barat kita belum mendapatkan laporan resmi tentang hal yang sama yang ditemukan di Jakarta. Dan dari 41 masjid di Jakarta itu sebagian besar terdapat di masjid-masjid perkantoran dan pemerintahan," ujarnya. Menurut dia, seluruh masjid sudah menyatakan sikap untuk bebas dari radikalisme.
"Di Jabar, semua unsur sudah menyatakan sikap. Masjid-masjid untuk bisa steril dan terbebas dari radikalisme," katanya.
Merespons agar isu radikalisme tersebut tak menjadi liar, Zulkarnaeb mengatakan bahwa masjid-masjid perlu disibukkan dengan kegiatan positif. Misalkan dengan kunjungan para pejabat negara ke masjid-masjid.
"Hal ini dilakukan sejak awal bagaimana Pak Kapolda Jawa Barat dalam waktu sebulan bisa 2-3 kali ketemu pimpinan ormas Islam dan ketua DKM. Sehingga Hal ini yang bisa ditiru provinsi lain jadi kita jangan menunggu bola es," ungkapnya.
Diketahui Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11). (hyg/eks)
Zulkarnaen mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla terkait laporan BIN dalam acara Rakernas DMI di Jakarta tadi malam. Ia mengatakan jika dalam kesempatan itu, Wapres JK turut menyinggung soal temuan 41 masjid yang terpapar radikalisme oleh BIN.
"Tadi Pak JK menyampaikan, terpapar itu artinya kena dampak dari sebuah paparan. Jadi ada orang memaparkan kemudian tempatnya masjid sebagai gedung kemudian terpapar atas ceramah," kata Zulkarnaen saat dihubungi Jumat (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang dimaksud radikalisme, tadi Pak JK menyampaikan, ada kalanya seseorang berbicara agak keras berbeda dengan yang lainnya kemudian orang mempersepsikan itu radikal," ujarnya.
Zul menyatakan, bahwa tidak ada masjid yang radikal. Kategori radikalisme kata dia, dilihat dari konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.
"Mengenai radikalisme itu perlu kesepakatan, apakah yang dimaksud radikalisme itu. Masjid kan tidak masalah," ucapnya.
Disinggung apakah ada penceramah radikal seperti yang dimaksudkan BIN di Jabar, Zulkarnaen menyatakan belum menerima laporan.
"Untuk di Jawa Barat kita belum mendapatkan laporan resmi tentang hal yang sama yang ditemukan di Jakarta. Dan dari 41 masjid di Jakarta itu sebagian besar terdapat di masjid-masjid perkantoran dan pemerintahan," ujarnya. Menurut dia, seluruh masjid sudah menyatakan sikap untuk bebas dari radikalisme.
"Di Jabar, semua unsur sudah menyatakan sikap. Masjid-masjid untuk bisa steril dan terbebas dari radikalisme," katanya.
Merespons agar isu radikalisme tersebut tak menjadi liar, Zulkarnaeb mengatakan bahwa masjid-masjid perlu disibukkan dengan kegiatan positif. Misalkan dengan kunjungan para pejabat negara ke masjid-masjid.
Diketahui Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkap ada 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11). (hyg/eks)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK