Fahri Kritik Janji PKS yang Berencana Hapus Pajak Motor
CNN Indonesia
Senin, 26 Nov 2018 12:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berencana memperjuangkan rancangan undang-undang tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup jika menjadi pemenang pemilu legislatif 2019.
Menurutnya, janji PKS itu tidak berdasarkan data, riset maupun kajian. Sebab, kata dia, justru jumlah penggunaan sepeda motor yang seharusnya dikurangi.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/11).
Apalagi, kata Fahri, angka kecelakaan di jalan raya didominasi pengguna sepeda motor. Hal ini dikarenakan sepeda motor menurutnya adalah jenis kendaraan yang tidak memiliki perlindungan kepada penggunanya.
Lantas, Fahri mencontohkan Singapura yang menerapkan pajak tinggi untuk kendaraan bermotor. Sebab, baik mobil maupun sepeda motor merupakan kendaraan privat yang menggunakan jalan sebagai ruang publik.
"Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah, limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik," katanya.
Fahri juga tidak sepakat dengan pendapat PKS yang menilai pajak kendaraan sepeda motor tidak signifikan menjadi pendapatan di APBD. Justru baginya, pajak kendaraan bermotor harus dibuat signifikan.
"Supaya orang beralih kepada kendaraan umum manakala kendaraan umumnya sudah ada. Sebab lama-lama ini jenis kendaraan yang harus dikurangi," kata dia.
Untuk itu, Fahri meminta agar PKS tidak memikirkan persoalan dari lingkup yang kecil, melainkan dari yang besar seperti infrastruktur. Dia pun setuju dengan kebijakan transportasi publik yang telah dimulai Presiden Joko Widodo seperti LRT maupun MRT di Jakarta.
"Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M sampai Kota berhenti pakai motor, bahaya itu," kata dia "Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS, gimana sih."
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya mengatakan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tidak akan mengganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan. Menurutnya, berdasarkan data beberapa provinsi diketahui bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD.
(swo/ugo/sur)
Menurutnya, janji PKS itu tidak berdasarkan data, riset maupun kajian. Sebab, kata dia, justru jumlah penggunaan sepeda motor yang seharusnya dikurangi.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah, limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik," katanya.
"Supaya orang beralih kepada kendaraan umum manakala kendaraan umumnya sudah ada. Sebab lama-lama ini jenis kendaraan yang harus dikurangi," kata dia.
Untuk itu, Fahri meminta agar PKS tidak memikirkan persoalan dari lingkup yang kecil, melainkan dari yang besar seperti infrastruktur. Dia pun setuju dengan kebijakan transportasi publik yang telah dimulai Presiden Joko Widodo seperti LRT maupun MRT di Jakarta.
"Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M sampai Kota berhenti pakai motor, bahaya itu," kata dia "Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS, gimana sih."
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya mengatakan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tidak akan mengganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan. Menurutnya, berdasarkan data beberapa provinsi diketahui bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK