JK Tak Setuju Usulan PKS soal Hapus Pajak Motor

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak setuju dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menghapus pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. JK mengatakan usulan itu akan berdampak pada pendapatan pemerintah daerah.

"Lebih dari 50 persen penghasilan daerah itu dari pajak kendaraan, khususnya provinsi. Jadi kalau itu dihapus bayangkan itu pemda bagaimana," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut JK, pajak kendaraan dapat dimanfaatkan pemda untuk perbaikan infrastruktur seperti memperlebar jalan hingga membangun jalan layang atau flyover.

"Macam-macam itu dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak. Jadi kalau dihilangkan bagaimana cara membangun daerah," katanya.

Lihat juga: PKS Yakin Penghapusan Pajak Tak Suburkan Jumlah Kendaraan

PKS sebelumnya berencana memperjuangan rancangan UU tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Pajak sepeda motor yang dimaksud akan dihapus meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.

Sementara pemberlakuan SIM yang akan diberlakukan seumur hidup ialah SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. PKS akan memperjuangkan hal itu jika memenangkan Pemilu Legislatif 2019.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat dengan kenaikan TDL dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (22/11).

Lihat juga: Fahri Kritik Janji PKS yang Berencana Hapus Pajak Motor

PKS menilai penghapusan pajak ini tidak akan menganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan. Bahkan diklaim porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD.

Sebaliknya, sejumlah pihak meyakini program usulan PKS itu akan mempengaruhi pendapatan daerah. Politikus PKS Fahri Hamzah bahkan turut mengkritik partainya itu. 

Fahri mengatakan janji PKS itu tidak berdasarkan data, riset maupun kajian. Sebab, kata dia, justru jumlah penggunaan sepeda motor yang seharusnya dikurangi.

"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/11).

Lihat juga: Polri Pertanyakan Data PKS Soal Sumbangan Pajak Kendaraan

(pris/wis)