DMI Larang Penggunaan Masjid sebagai Sarana Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan rekomendasi larangan penggunaan masjid sebagai sarana kegiatan politik. Hal ini disebutkan oleh Ketua Panitia Pengarah Rakernas I Pengurus Pusat DMI, Kiai Haji Manan Abdul A Ghani dalam acara Rapat Kerja Nasional pertama (Rakernas I) DMI di Hotel Grand Sahid, Jakarta (25/11).

Lihat juga: DMI Anggap Makna Radikal Perlu Pendefinisian Jelas

Kendati melarang penggunaan masjid untuk politik praktis, Manan mengatakan DMI mendukung proses demokrasi yang aman dan damai. Selain soal masjid, DMI juga mengeluarkan rekomendasi soal penguatan konsolidasi menyeluruh, percepatan implementasi dan penajaman program DMI.

Dalam hal ini, Ketua Umum DMI Jusuf Kalla mengingatkan DMI harus benar-benar melaksanakan tugas dan lebih maju. Terlebih, kini DMI banyak diisi oleh pejabat negara.

"Kalau masjid tidak maju, kelewatan," kata Kalla dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Wapres JK Sebut Kementerian Agama Kurang Urusi Masjid

"Ketuanya Wakil Presiden, tiga menteri jadi pengurusnya. Ada Menteri PANRB Pak Syafruddin, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agraria Sofyan Djalil. Dan mereka jadi pengurus bukan sekadar pasang nama. Betul-betul mengurusi DMI," ucap dia.

Dalam sambutannya, Kalla menambahkan bahwa DMI sejauh ini sudah mengupayakan perbaikan infrastruktur masjid di Indonesia. Seluruh target dan rencana dari DMI pun disebut Kalla sudah dijalankan dengan baik.

"Upaya-upaya kita untuk memakmurkan masjid sungguh-sungguh telah berjalan dengan baik. Setelah itu, kita bergerak ke perbaikan sumber daya manusia pengurus masjid di seluruh Indonesia," kata dia.

Terakhir, ke depan Kalla menginginkan ada sinergi dan keseimbangan antara tiga hal yakni fisik masjid, pengurus, dan yang mengisinya. "Masjid ini kekuatan untuk meningkatkan harkat umat," tutur dia.

Lihat juga: Wapres JK Kantongi Daftar Masjid Terpapar Radikalisme

Rakernas I DMI yang diikuti sekitar 250 orang pengurus pusat, daerah dan badan-badan otonom DMI. Hadir dalam penutupan itu antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, yang juga Wakil Ketua Umum DMI, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara yang merupakan salah satu pengurus pusat DMI.

(ctr/dea)